MOROTAI – DPRD Pulau Morotai resmi serahkan rekomendasi LKPJ Bupati 2025 dengan beberapa catatan kritis dari enam fraksi, dalam rapat paripurna, Kamis (23/4/2026).

Sorotan tajam diberikan pada optimalisasi PAD lewat digitalisasi dan evaluasi OPD yang capaian programnya dianggap masih rendah.

Dalam pidatonya, Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Rizki menegaskan rekomendasi DPRD merupakan bentuk evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rekomendasi ini, kata dia, bukan untuk mencari kekurangan semata, melainkan sebagai bahan evaluasi agar setiap kebijakan dan program benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Rekomendasi disusun berdasarkan catatan kritis enam fraksi di DPRD, yakni Fraksi PDI Perjuangan, PKS, PSI, Merah Putih, Karya Demokrasi, dan KNN.

“Sejumlah poin krusial disoroti, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dasar,” jelas Rizki.

Rizki juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang capaian programnya masih rendah.

“Kami juga berharap agar Pemda mendorong transformasi ekonomi kreatif serta penguatan sektor UMKM untuk mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah,” ujarnya.

Usai pembacaan dan pengambilan keputusan, dokumen rekomendasi diserahkan secara simbolis kepada Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua.

Menutup rapat, Rizki mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi pembangunan.

“Mari kita jadikan instrumen evaluasi ini sebagai cermin untuk melihat kembali apa yang telah dicapai dan menatap ke depan dengan visi yang lebih tajam menuju Morotai yang unggul, adil, dan sejahtera,” tutup Rizki. (fay)