TERNATE – Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) atau Satker Perumahan, memperkuat kolaborasi untuk mempercepat perbaikan rumah warga yang terdampak gempa di Kecamatan Batang Dua.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif yang melibatkan Ketua Koordinator Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri bersama jajaran pemerintah daerah dan pusat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Ternate Tony S. Pontoh menyampaikan, tim gabungan dari Satker Perumahan dan Pemkot Ternate dijadwalkan turun langsung ke lokasi pada tanggal 30 April mendatang. Agenda utama kunjungan ini adalah melakukan pengecekan dan verifikasi data terakhir sebelum bantuan disalurkan.

“Data sudah final, baik berdasarkan nama maupun alamat (by name by address) yang diambil saat kejadian gempa. Tanggal 30 Aperil nanti kami bersama Satker akan turun untuk verifikasi efektif agar bantuan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) bisa segera terealisasi,” katanya, pada Senin (27/4/2026).

Dikatakan Tony, proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan dimana untuk tahap pertama sebanyak 39 unit rumah yang datanya sudah masuk ke kementerian akan diprioritaskan.

Sedangkan, pada tahap kedua akan mencakup tambahan rumah lainnya yang masuk dalam daftar rehabilitasi. Dimana, bantuan ini mencakup rumah dengan kategori rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan yang jumlah keseluruhan mencapai 263 unit baik rumah warga, tempat ibadah dan fasilitas pemerintah.

Dia menyebut, kolaborasi ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung anggaran maupun teknis sesuai kebutuhan yang disampaikan Pemkot Ternate. Bahkan, Komisi V DPR RI juga mendesak agar proses administrasi dipercepat mengingat masa transisi pasca-gempa berlaku dua bulan.

“Dengan turunnya tim verifikasi pada akhir bulan ini, kepastian mengenai perbaikan hunian bagi masyarakat Batang Dua dapat segera terwujud melalui sinergi anggaran antara Satker Kementerian dan Pemerintah Provinsi,” tandasnya.*
Editor: Hasim Ilyas