SANANA – Sejumlah warga Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), kembali ngamuk di depan kantor Inspektorat, Senin (20/1). Aksi yang ketiga kali itu, lantaran  Inspektorat Kepsul telah mengeluarkan hasil audit investigasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. 

Sayangnya, hasil audit lembaga auditor daerah itu justru ditentang oleh warga setempat. Menurut warga temuan Rp 128 juta dalam hasil audit tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Selain menolak hasil audit, warga juga menolak pengaktifan kembali M. Ali Umsangaji sebagai Kades Capalulu. Alhasil, aksi berjilid antara warga dan KNPI Kepsul kembali terjadi dengan mendatangi kantor Inspektorat dan  kantor Bupati.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat terdapat 20 mata anggaran yang terdiri dari 5 item program yang diaudit. Hasilnya, lebih dari Rp 128 juta yang diduga fiktif. Temuan tersebut semuanya bersumber dari program pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan alias fiktif. 

Sekretaris Inspektorat Idham Sanaba menuturkan, Inspektorat telah melakukan audit di Desa Capalulu pada Desember lalu. Menurutnya, pengaduan masyarakat ke Inspektorat juga tidak terincikan secara detail. Sehingga hasil auditnya hanya berdasarkan item pengaduan. “Jika pada saat itu laporannya terperinci, maka kami pun akan melakukan audit kepada Kades,” kata Idham.

Senada, Inspektur Pembantu I, Kader Noh juga mengaku hasil audit Inspektorat mengacu pada laporan dari masyarakat yang dirincikan dalam pengaduan. Jika dalam melakukan audit bukan tidak mungkin ada hal yang terlewati. Untuk itu, pihaknya berjanji akan memperbaiki hasil, jika ada yang terlewatkan. Namun pihaknya tidak bisa membatalkan hasil audit.  “Jadi kita tidak ada tendensi apa-apa, karena kita juga sudah panggil Kades Capalulu untuk menunjukkan bukti-bukti,” ujarnya.

Warga bahkan menilai hasil audit yang dikeluarkan oleh Inspektorat adalah hasil manipulasi. “Keluarkan hasil audit yang asli, bukan yang palsu kaya sekarang ini,” tegas sejumlah warga yang terdiri dari emak-emak tersebut.  

Penjelasan Sekretaris itu justru membuat warga naik pitam. Mereka berkali-kali meneriaki kinerja Inspektorat. Suasana sedikit memanas ketika warga mendesak masuk ke dalam kantor. Hampir saja terjadi adu fisik antara warga dan pihak keamanan lantaran warga membakar ban. 

Koordinator aksi Sahrul Ipa juga mempertanyakan anggaran Pemuda senilai Rp 200 juta lebih. Pasalnya, dalam laporan audit terdapat kegiatan lomba sepak bola melalui anggaran pemuda, namun kenyataannya kegiatan itu tidak pernah dilakukan. “Apakah auditor ketika bertanya pada Bendahara Pemuda itu apakah ada atau tidak. Jadi yang kita tahu itu temuan di Desa Capalulu sebesar Rp 1 miliar,” katanya. 

Sementara di kantor Bupati massa yang menumpangi dua truk beserta sound sistem dibuat kecewa. Pasalnya, Bupati Hendrata Thes lebih dulu pulang sebelum bertemu warga. Alhasil, pertemuan dengan Asissten I Umar Umabaihi, Kasatpol PP  Jaidun dan Kadis PMD Abdul Fataha tidak menghasilkan kesepakatan. “Kami belum bisa ambil keputusan karena pimpinan tidak ada di tempat. Nanti Bupati Hendrata Thes balik baru bisa ada keputusan,” kata Umar di depan warga. Setelah beberapa menit berorasi, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.(nai)