TERNATE – Aspirasi warga di Kelurahan Sangaji yang menginginkan agar lokasi reklamasi dibuatkan jembatan yang nantinya sebagai akses keluar masuk perahu nelayan, akhirnya diakomodir. Setelah pada Rabu (29/1), Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Tahir bersama Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy dan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate ke lokasi menemui warga. Dipastikan pada pekan ini lokasi yang diminta warga itu sudah bakal dikeruk untuk akses perahu nelayan.

“Tadi sudah ada kesepakatan, sehingga kita sudah bisa mulai melakukan pekerjaan pengarukan,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Risval Tribudiyanto, Rabu (29/1).

Dikatakannya, hal ini setelah aspirasi warga itu langsung diakomodir, sehingga proses pekerjaan reklamasi di lokasi tersebut tetap jalan. “Jadi nanti jembatannya kita bangun sementara, supaya perahu nelayan bisa keluar masuk,” ungkapnya.

Menurut dia, pada perencanaan reklamasi itu pihaknya juga memperhitungkan jembatan yang bakal dibangun, kurang lebih 4 sampai.5 jembatan yang bakal dibuat di lokasi tersebut, agar sirkulasi air bisa keluar masuk. “Namun volumenya bervariasi sesuai dengan kondisi di lapangan,” tandas dia.

Sedangkan seorang warga Saiful M. Saleh, mengaku. Aksi yang digelar selama tiga hari itu, hanya menuntut Pemerintah membuat satu jembatan sebagai jalur lalu lintas perahu nelayan.” Tadi pak wakil Walikota, Ketua DPRD Didampingi Kadis PUPR, Camat, dan Lurah, sudah memenuhi tuntutan masyarakat di sini. Jadi nanti akses yang ada disini dibuka,” katanya.

Selain itu, Pemerintah juga akan membuat 1000 lebih MCK (Kakus) di kawasan tersebut melalui Program Kementerian PUPR. “Jadi sudah tidak ada masalah lagi, karena Pemerintah dalam hal ini Wakil Walikota, sudah merespon itu, bahwa segera akan dibuka,” katanya.

Sementara Wakil Walikota Ternate, Abdullah Taher mengaku, semua tuntutan warga itu telah diakomodir. Karena itu, mulai kemarin PUPR sudah akan membuka satu jalur jembatan sebagai lokasi keluar masuknya perahu nelayan. “Semua tuntutan itu kita sudah akomodir, mulai hari ini (kemarin-red) PUPR akan perintahkan rekanan untuk membuat jalur jembatan tersebut,” katanya.

Mengenai 1000 lebih MCK, Pemerintah juga akan membangunnya melalui program Kementerian PUPR. “Ini kita buat supaya di kawasan ini tidak terlihat seperti di wilayah reklamasi yang sebelumnya sudah dilakukan,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy menegaskan, tuntutan warga yang sudah disepakati itu harus dilakukan. “Dan saya kira itu sudah tertuang dalam rencana yang dikeluarkan oleh di Dinas PU. DPRD Prinsipnya, mendesak ke Pemerintah untuk menyesuaikan apa yang menjadi harapan masyarakat, kami berharap ini bisa terselesaikan hari ini dan aktivitas harus jalan dan tuntutan mereka diakomodir,” tegasnya.(nas/cim)