SANANA – Aksi demonstrasi yang dilakukan Warga Desa Pohea, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) serta gedung  DPRD, berlangsung ricuh. 

Bahkan dalam aksi tersebut, nyaris terjadi adu jotos antara warga, mahasiswa dan pihak keamanan. Ini dipicu oleh warga mendesak untuk masuk ke dalam kantor PUPRPKP untuk meminta rencana anggaran belanja (RAB) proyek pembangunan masjid Pohea. Akan tetapi, dilarang oleh petugas yang berakhir dengan aksi saling dorong. 

Saat aksi,  warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Desa Pohea mengeluarkan kata kotor kepada Kepala Dinas (Kadis) PUPRPKP Kepsul, M. Lutfi. Ada yang berteriak Kadis PUPRPKP bodok. Bukan saja itu, ada juga yang sebut Kadis kurang ajar karena tidak mengawasi proses pembangunan masjid secara baik, akhirnya terbangkalai. 

Massa juga menuntut janji dari dinas bersangkutan untuk mendatangkan tim ahli konstruksi. Namun sampai hari ini belum ada tim ahli yang didatangkan. Padahal, Dinas PU berjanji akan didatangkan pada Januari. 

Namun, ketika mendengar bahwa tim ahli sudah  didatangkan oleh Dinas PU, warga justru menyebut tim ahli yang didatangkan itu ilegal. Karena, yang datang itu seperti siluman yang tidak diketahui oleh warga Pohea. Anehnya, tim ahli yang didatangkan itu tidak membawa perlengkapan apa-apa. Tim ahli kemudian meminjam meteran dari warga untuk mengukur bangunan masjid. 

Warga sangat kecewa dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kepsul. Sebab, apa yang sudah diberikan oleh orang Pohea kepada Pemda tidak seimbang dengan apa yang terjadi hari ini. Karena, tanah untuk membangun kantor Bupati itu, hanya diberikan cuma-cuma oleh warga Pohea. 

“Kami hibahkan tanah demi membangun perkantoran di desa kami. Tetapi apa yang Pemda berikan kepada kami, hanya masjid yang tidak layak digunakan. Ini namanya kurang ajar,” teriak Sekretaris Aliansi Masyarakat Desa Pohea, Sarif Fatgehipon di depan kantor PU, Kamis (30/1). 

Ariyanto, Ketua Aliansi Masyarakat Desa Pohea pada orasinya mengatakan, kedatangan mereka kali ini hanya mau meminta RAB dan janji datangkan tim ahli. “Tapi, beberapa hari lalu kami lihat ada orang yang turun di masjid Pohea. Tapi kami anggap itu bukan tim ahli, kalaupun itu tim ahli, maka tim ahli ilegal,” teriaknya. 

Kepala Dinas PUPRPKP Kepsul, M. Lutfi di depan massa aksi mengatakan, mereka sudah mendatangkan tim ahli konstruksi beberapa hari lalu. Mereka bekerja secara independen tanpa ada interfensi dari pihak mana pun. Terkait RAB, pihaknya sudah serahkan semuanya ke DPRD Kepsul. “Kami sudah datangkan tim ahli, kami juga sudah berikan RAB ke DPRD. Silahkan tanya langsung ke DRPD,” katanya. 

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kepsul, Lasidi Leko mengatakan, pihaknya tidak pernah duduk diam terkait dengan masalah masjid. Mereka terus melakukan upaya sesuai dengan jalur mereka masing-masing. Beberapa waktu lalu, DPRD secara resmi menyurat ke BKP RI Perwakilan Malut untuk melakukan audit investigasi. “Kami sudah menyurat. Tapi mungkin BPK masih banyak pekerjaan. Kami tidak tinggal diam, kami terus lakukan upaya,” katanya. 

Politisi PBB ini membantah, jika dikatakan tidak mau membawa masalah ini ke ranah hukum. Namun, mereka di DPRD juga bekerja sesuai dengan konstitusi. Tidak sesuka hati, semuanya ada aturan. Apalagi di DPRD ini etik yang harus dipatuhi. “Jadi kalau untuk masalah dugaan korupsi, kami tidak bisa segera ambil langkah begitu saja dengan lapor ke penegak hukum. Karena kami juga punya aturan yang mengikat,” paparnya. Lanjutnya, kalau misalnya warga bersedia bersama DPRD untuk lapor ke polisi dan jaksa, maka dia siap untuk sama-sama melapor itu. “Saya siap bersama dengan warga untuk lapor ke ranah hukum. Soal RAB, pernah saya sudah ingatkan ke salah satu warga Pohea agar menyurat secara resmi ke DPRD agar dokumen pembangunan masjid ini bisa diserahkan. Kalau tidak surat resmi, maka kami tidak berani kasih begitu saja. Kan harus ada pertanggungjawaban,” ucap Lasidi.(nai)