MABA–  Untuk menentukan jumlah angka kemiskinan sebuah daerah, harus dilandaskan pada kevalidan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hal ini disampaikan Ketua Umum Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI ) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Anjas Taher pada diskusi, yang digelar dalam rangka merayakan HUT Haltim ke 19.

Diskusi yang dipusatkan diaula kantor Bupati Haltim itu mengangkat tema “Potret Kemiskinan Antara Realitas, Solusi Dan Dinamika Pembangunan Kabupaten Halmahera Timur,” pada Jumat (27/5/2022) yang menghadirkan  pemateri Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Aidil Adha, Dr. Caherullah Amin dan Dr. Abdul Chalid dari Akademisi.

Ketua KAHMI Haltim Anjas Taher mengatakan, klaim kemiskinan di Kabupaten Haltim harus mangacu  pada kevalidan data, karena terdapat perbedaan data yang disajikan oleh BPS dan lembaga lain. 

Dalam diskusi itu dia juga meminta, BPS agar dapat menyajikan data secara meteorologi, untuk dapat menjawab dan disampaikan secara detail kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga pembangunan terus di dorong dalam rangka meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada.

“Data di lembaga lain misalnya kita memiliki sekian angka kemismikinan, sementara berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan kita masih pada angka 14.000,” sebutnya.

Selain itu kata dia, upaya lain yang dapat dilakukan yakni pengendalian inflasi, sebab bagi Wakil Bupati ini, salah satu faktor untuk menekan angka kemiskinan sebagai mana dalam teori pengendalian inflasi adalah yakni peningkatan ekonomi pangan terutama tanaman holtikultura. Dan di Haltim sendiri kata dia, terkendala akses.

Sementara itu Bupati Kabupaten Haltim Ubaid Yakub dalam sambutannya menyampaikan, ada empat hal mendasar yang menjadi isu strategis dalam pembangunan Haltim untuk menekan angka kemiskinan,  yakni pertama berkaitan dengan konektifitas jangkauan,  kedua soal indeks pembangunan SDM dan ketiga berkaitan dengan pengangguran serta keempat berkaitan dengan generasi dan pendidikan.

Untuk itu kata Ubaid, Pemda Haltim membutuhkan kolaborasi dengan semua elemen dan lembaga untuk turut andil membantu pemerintah daerah. Sebab menurut Bupati, Kabupaten Haltim memiliki luas secara keseluruhan 658,58 Km,  hal ini membutuhkan perjuangan berat untuk membangun, karena dari jumlah 658,58 Km terdapat  199 meter dibangun oleh Balai terutama jalan, selebihnya berasal dari Pemda yang akan di bangun dan saat ini seluas 37 Km yang hingga kini belum juga terkoneksi.

Pada kesempatan itu Bupati, meminta agar hasil diskusi dari KAHMI Haltim tersebut dibuat dalam sebuah rekomendasi untuk dijadikan usulan ke Pemda dan DPRD Haltim.

Hadir pada kegiatan itu, selain Bupati dan Wakil Bupati yang juga ketua KAHMI, turut hadir Juga Wakil Ketua DPRD Haltim Idrus Maneke, perwakilan PT.Antam, Adhita Nikel Indonesia, serta sejumlah OKP dan ormas yang ada di Haltim.(hmi)