TIDORE – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia memberikan bantuan berupa uang tunai senilai Rp 600 juta untuk 4 desa yang ada di Kota Tidore Kepulauan.

4 desa itu adalah desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, senilai Rp 300 juta, desa Trans Kosa, Kecamatan Oba, senilai Rp 200 juta, desa Aketobololo, Kecamatan Oba Tengah senilai Rp 50 juta dan desa Oba, Kecamatan Oba Utara, senilai Rp 50 juta.

Bantuan ini, diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal, Kemendes PDTT RI, Taufik Madjid kepada masing-masing Kepala Desa (Kades) yang mendapatkan bantuan tersebut, saat melakukan rapat koordinasi pembangunan dan pengembangan desa wisata dalam rangka mendukung Sail Tidore 2022, yang berpusat di aula kantor desa Maitara Tengah, Sabtu, (28/5/22).

“Kebetulan ada bantuan desa wisata, sehingga kami lakukan penyerahan, dan rapat koordinasi serta penguatan Sail Tidore. Dalam rapat itu, juga dihadiri staf ahli yang mewakili Walikota, dan kita bersepakat untuk sama-sama berkolaborasi untuk mensukseskan Sail Tidore, karena saya juga termasuk dalam panitia pusat Sail Tidore,” ungkap Taufik Madjid.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Tidore Kepulauan, Abdul Rasyid, mengaku, bantuan dari Kemendes, diperuntukkan untuk pengembangan infrastruktur wisata mangrove, desa Maitara Tengah, senilai Rp 300 juta. Pembangunan sarana ibadah, desa Trans Kosa, Rp200 juta dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Oba dan desa Aketobololo masing-masing nilainya Rp 50 juta.

Bantuan ini, tidak terlepas dari sinergitas pemerintah kota (Pemkot) dan pemerintah pusat, yang merupakan bentuk kerjasama yang baik untuk mendorong suksesnya pelaksanaan Sail Tidore, yang juga sejalan dengan visi misi Walikota Tidore, Capt. H. Ali. Ibrahim dan Wakil Walikota, Muhammad Sinen, untuk mewujudkan Masyarakat Sejahtera Menuju Tidore Jang Foloi.

Untuk itu, sebagai instansi teknis, pihaknya intens melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, agar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan wisata di Kota Tidore Kepulauan. Pasalnya, jika sebatas mengharapkan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tentu tidak akan cukup.

“Di Kemendes sesungguhnya banyak bantuan yang tersedia untuk pengembangan desa wisata, sebagai pembantu Walikota dan Wakil, ini menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan lobi ke kementerian guna mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan daerah maupun desa,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rasyid menambahkan, DPMD Kota Tidore Kepulauan, bakal merampungkan data sebagai bahan untuk diajukan ke Kementerian guna mendapatkan bantuan berdasarkan kebutuhan.

Selain itu, DPMD juga akan menginventarisir potensi wisata yang ada di masing-masing desa untuk di minta perhatian dari Kementerian Desa. “Kita hanya tinggal merampungkan data-data, sekaligus bersama-sama dengan pemerintah desa untuk melihat potensi yang mau dikembangkan,” tuturnya.

Senada disampaikan Marjan Djumati, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, mewakili walikota, ia mengaku keterbatasan anggaran di daerah merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan, sehingga bantuan program dari kementerian sangat membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan.

Besar harapannya, agar Kemendes melalui Sekjen, dapat menjadikan Kota Tidore sebagai bagian dari pelaksanaan, bantuan program pengembangan desa setiap tahun berjalan.

Sekedar diketahui, dalam rapat koordinasi pembangunan dan pengembangan desa wisata dalam rangka mendukung Sail Tidore 2022, juga dihadiri oleh staf ahli Kementerian Desa PDTT, Dr. Ir. Ansar Husen, M.Si, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ir. Eko Sri Haryanto, M.M, Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Nursaid, S.Sos, M.M, dan Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Kota Tidore Kepulauan, Marjan Djumati. (hms/ute)