TERNATE – Kecelakaan kapal pelayaran rakyat yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk tenggelamnya KM. Cahaya Arafah diperairan Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara jadi perhatian serius dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Bahkan saat KNKT sedang melakukan kajian atas laporan tenggelamnya KM. Cahaya Arafah yang sudah diterima tersebut termasuk kecelakan kapal pada daerah lain di Indonesia, untuk nantinya dikeluarkan rekomenadasi ke Pemerintah.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengatakan, pihaknya sudah mendapat dokumen dan foto kecelakaan kapal termasuk KM. Cahaya Arafah yang disampaikan ke KNKT, dan saat ini sedang dikaji untuk bisa dipastikan tim diterjunkan ke lokasi atau tidak.

Meski begitu kata Soerjanto, KNKT tetap akan melihat secara menyeluruh berbagai kecelakaan laut termasuk di Sulawesi Selatan yang melibatkan kapal pelayaran rakyat. Untuk nantinya dikeluarkan rekomendasi.

“Kita akan melihat secara menyeluruh, apa rekomendasi yang sebenarnya dibutuhkan. Salah satunya kita mendorong pemerintah untuk memberi kemudahan-kemudahan kapal pelayaran rakyat ini agar diberikan bantuan, supaya bisa melakukan peremajaan kapalnya yang memenuhi syarat keselamatan, kemudian pengawasan dan pembinaan,” katanya saat dikonfirmasi Fajar Malut pada Selasa (19/7/2022) kemarin.

Menurutnya, kapal pelayaran rakyat ini sangat dibutuhkan masyarakat, karena tidak semua daerah bisa dilayani oleh pelayaran perintis. 

“Jadi kita semua baik itu pemerintah, masyarakat agar fokus kepada peningkatan keselamatan pelayaran rakyat ini. Dan kita akan coba memberikan satu rekomendasi singkat untuk segera disampaikan ke pemerintah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, bukan hanya di Maluku Utara tapi di daerah Kepulauan Seribu saat ini masih menggunakan kapal pelayaran rakyat, yang itu membutuhkan kepedulian semua komponen berkaitan dengan keselamatan.

“Karena transportasi itu utamanya adalah keselamatan, itu yang harus dipikirkan. Sekarang ini keselamatan belum menjadi suatu kebutuhan yang utama, ini yang perlu merubah minset kita semua agar bisa menyadari bahwa transportasi identik dengan keselamatan, percuma saja kalau kita tidak WAR dengan keselamatan, ini yang mau kita lihat bagaimana kebijakan pemerintah agar masalah keselamatan ini bisa jadi perhatian khusus,” jelasnya.

Dikatakannya, persoalan yang kerap kali terjadi yakni perbedaan manifest penumpang dengan jumlah penumpang diatas kapal, namun bagi dia keselamatan menjadi hal utama. Sebab kata dia, manifest merupakan salah satu persyaratan administratif yang perlu dilihat sebagai kontrol kapasitas kapal untuk menghindari jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas.

“Itu jadi perhatian, karena fungsi manifest itu menjadi perhatian kita bahwa fungsi manifest itu tidak hanya sekedar pencatatan, dan fungsi manifest itu tidak hanya penumpang sebab manifest itu ada ada dua yaitu passenger manifest dan kartu manifest, keduanya tidak boleh lebih untuk keselamatan. Tapi yang selalu kita pikirkan hanya manifest penumpang,” tandasnya.

Dia menambahkan, untuk setiap kapal penumpang mestinya tiap tahun harus lakukan pemeliharaan (DOK), tapi efektif tidaknya itu harus butuh kajiaan sebab bisa jadi 6 bulan atau 2 tahun sekali.

“Sehingga ada keseimbangan antara ekonomi dan keselamatan, dan rekomendasi ke pemerintah akan segera disampaikan dengan melihat apa urgensinya,” tegasnya.(cim)