TERNATE – Direktur Scientific Institute For Development And Goverment (Sidego), Mocktar Adam, meminta Pemerintah mempertimbangkan pemberlakuan pembatasan transportasi.

Kata dia, ini merupakan rekomendasi dari hasi diskusi beberapa pihak berkompeten, Jumat (1/5). Diskusi itu melibatkan Tin Gugus Tugas Provinsi Malut, anggota Pansus Deprov, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Asosiasi Pedagabg Pasar Kota Ternate, Kadis Perindag Kabupaten Kepulaun Sula, Direktur R&D Sidego, Direktur Sosial & Babari Sidego, dan Akademisi Unkhair Ternate.

Hasil diskusi tersebut menyimpulkan, Maluku Utara sebagai Provinsi kepulauan, dengan pola hunian yang tersebar di 64 pulau yang dihuni, dengan jumlah penduduk 1.277.567 jiwa, terdapat 287.487 rumah tangga, yang mayoritas penduduk mengantungkan hidup di sektor pertanian, sub sektor perkebunan yang memproduksi komoditi utama Kelapa, Cengkeh, Pala dan Perikanan.

Sedangkan kebutuhan pangan lainnya sangat tergantung pada provinsi lain seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Sektor perdagangan dalam struktur ekonomi Maluku Utara Tahun 2019 sebesar Rp6.960,4 Miliar (harga berlaku) dan Rp5.765,4 Miliar (harga Konstan) atau memberikan konstribusi sebesar 17,53 % terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Sedangkan sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp2.419,3 Miliard (harga berlaku) dan 1.538,2 (harga konstan) yang memberikan konstribusi sebesar 6,09% dari PDRB, kedua sektor penting ini setidaknya mempengaruhi perekonomian Malut mencapai 23.62% dari PDRB yang memiliki dampak pada sektor-sektor lain.

Karena itu, bencana Nasional dan Daerah dalam penanganan Covid-19 membutuhkan berbagai langkah strategis dalam pencegahan maupun penanganan Covid-19. Rumusan- terkait kebijakan yang dapat meminimalisir potensi ancaman tersebut, menurut Mokhtar, dapat dilakukan melalui pendekatan penanganan kesehatan, ekonomi dan jaring pengamanan social yang terintegrasi antar wilayah, baik antar pemerintah pusat, daerah maupun desa.