WEDA – Penjabat Bupati Halteng Ikram Malan Sangadji membuka forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda, Senin (13/02/2023).

Dalam sambutannya, Ikram menyampaikan, rencana kerja Pemda Halteng saat ini sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan yang sesungguhnya. Kalau dilihat permasalahan yang ada saat ini, potretnya ada di statistik bukan ada di dalam RPJMD.

“Jadi RPJMD 2017-2022 sudah selesai.  2023 sudah disusun di tahun 2022. Dan saat ini RPJMD tersebut akan direview kembali oleh Pemda Halteng bersama tim dari BPKP Perwakilan Malut,” ucap Ikram.

Ikram menjelaskan, review RPJMD tersebut bukan berati menghilangkan roh dari pada RPJMD. Tapi kita melakukan penyesuaian agar masalah yang ada seperti potret permasalahan ekonomi, permasalahan sosial budaya kemudian lingkungan itu akan menjadi prioritas utama kita saat ini,” jelasnya.

“Jadi kalau ada yang bilang Pj bupati itu melanjutkan program bupati sebelumnya, kaitannya gak ada. Gak ada kaitannya sama sekali, karena sudah selesai pada 2022 pada tanggal 23 Desember itu sudah selesai,” tegasnya.

Untuk itu, dalam Forum Konsultasi Publik RKPD ini akan membahas arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yaitu rogram prioritas pembangunan tahun 2024 yaitu Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi/UKM, dan Lingkungan.

Ikram berharap agar Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD tahun 2024  ini tidak dimaksudkan untuk sekedar pelaksanaan tahapan perencanaan saja, akan tetapi adalah forum yang membutuhkan partisipasi dan peran aktif OPD dan pemangku kepentingan untuk sharing ide, gagasan, pemikiran, pengetahuan dan informasi, terutama terkait urusan wajib pemerintah serta isu-isu strategis tingkat lokal, nasional, dan global yang dihadapi kedepan.

Melalui forum tersebut agar semua membangun komitmen bersama untuk membangun Halteng ke arah yang jauh lebih baik lagi kedepan, melalui terciptanya rumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan lebih tepat sasaran.

Masa transisi ini, masuk dengan program prioritas sesuai dengan potret kondisi sosial ekonomi, sosial budaya. Jadi di breakdown dalam program prioritas. “ Prioritas pertama adalah kemiskinan, karena sesuai data BPS Halteng kuartal III angka kemiskinan Halteng berada di angka 12 persen,” tuturnya.

Ikram menargetkan angka kemiskinan 12 persen tersebut harus diturunkan hingga 5 persen. “Dengan kecepatan kerja pimpinan OPD dan jajarannya saya pikir target kita di angka 5 persen bisa tercapai,” ucapnya optimis.

Angka kemiskinan di Halteng sebesar 6,7 ribu orang. Untuk itu perlu sentuhan serius di bidang kesehatan, pendidikan dan lingkungan. “Dengan kita mendorong bidang kesehatan, kalau orang sehat pengeluarannya menurun. Kalau kita kasi insentif pengeluarannya akan menurun,” tandasnya.

Selain itu, operasi pasar juga pengeluaran akan menurun, tapi secara permanen saya sepakat dengan Kadis PMD terkait sanitasi dan kebersihan lingkungan keluarga. “Kalau ini bisa kita masuk, saya kira dari 6,7 ribu kalau pembagi kita diangka 86 ribu maka makin kecil sebenarnya, karena pembagi kita makin besar,” sebut Ikram. (udy)