Marimoi, Solusi Inovatif Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kolaborasi

Kepala Bappeda Provinsi Malut, Dr Muhammad Sarmin S Adam

TERNATE – Dalam rangka menjawab persoalan atau masalah akan kebutuhan data dan informasi pengelolaan pembangunan infrastruktur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut) meluncurkan MARIMOI, Selasa (23/09/2025).

MARIMOI yang merupakan kepanjangan Manajemen Akselerasi Infrastruktur untuk Monitoring dan Integrasi Wilayah tak lain merupakan proyek perubahan implementasi dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II LAN-RI Angkatan X Tahun 2025 yang dicetuskan kepala Bappeda Malut, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi yang diharapkan jadi solusi inovatif dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur berbasis digital, integratif dan partisipatif.

Beroperasi dengan pendekatan proaktif berbasis web dan mobile yang didukung data yang up to date guna menjawab kebuntuan informasi dan keterbatasan pada layanan akses data, MARIMOI diharapkan jadi solusi permasalahan yang secara periodik berlangsung terus-menerus dan sejauh ini belum menemukan cara yang tepat menjawab kekurangan itu.


“Sistem ini menyasar penguatan sinergi lintas sektor dan wilayah dalam mendukung pembangunan wilayah Provinsi Maluku Utara,” papar Sarmin dalam launching Marimoi yang dilaksanakan di ballroom Hotel Muara, Ternate.

Tujuan utama MARIMOI, kata Sarmin, yakni membangun sistem terpadu berbasis data real-time yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi perencanaan serta pemantauan infrastruktur, menyelaraskan pembangunan lintas sektor dan lintas level pemerintahan, memperkuat keterhubungan program kabupaten dan kota dengan prioritas provinsi dan nasional, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan kondisi infrastruktur di wilayahnya.

“Adapun manfaat yang diharapkan bagi pemerintah daerah yakni memiliki dashboard infrastruktur terintegrasi yang menampilkan data spasial dan non-spasial secara real-time. Bagi masyarakat yakni mendorong partisipasi publik yang aktif dalam perencanaan dan monitoring pembangunan. Sementara untuk Bappeda tak lain mempermudah penyusunan dokumen perencanaan strategis seperti RKPD, RPJMD dan Renstra OPD,” tutur Sarmin.

Sarmin sendiri mengungkapkan jika pemilihan kata MARIMOI sendiri bukan sekedar berdasarkan akronimnya, namun secara filosofis tidak terlepas pula dari bagaimana mengangkat kearifan lokal Provinsi Maluku Utara.

MARIMOI sendiri sebagaimana diketahui adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa daerah Ternate, salah satu bahasa lokal utama di provinsi ini. Dalam bahasa Ternate, “Marimoi” secara harfiah berarti “Bersatu Kita Teguh” (dari akar kata “marimo’i” yang artinya bersatu atau bergandengan tangan).

“Dalam budaya masyarakat Ternate dan Maluku Utara secara umum, ‘marimoi’ bukan sekadar kata, melainkan falsafah hidup yang menggambarkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas,” ungkap Sarmin.
Kata ini, imbuhnya, biasa digunakan untuk menyerukan kerja kolektif dalam menghadapi tantangan bersama, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun pembangunan kampung atau desa.


Diharapkan penamaannya dapat mencerminkan bahwa sistem ini bukan hanya produk teknologi, tetapi juga berakar dari identitas budaya lokal. Ini memperkuat rasa memiliki masyarakat dan OPD terhadap sistem tersebut.

Menggunakan kata lokal untuk nama sistem digital menandakan bahwa transformasi digital tak harus meninggalkan akar budaya, tetapi justru bisa memperkuat nilai-nilai lokal dalam tata kelola modern.

Lanjut Sarmin, MARIMOI juga merupakan simbol yang mewakili semangat kolaboratif yang digunakan untuk nama sistem karena mengintegrasikan lintas sektor, menyatukan lintas wilayah (provinsi serta seluruh kabupaten dan kota).

Lalu mendorong partisipasi masyarakat secara langsung dan menghubungkan rencana pembangunan dengan pokok pikiran DPRD, Musrenbang serta sistem nasional dimana semua unsur itu adalah wujud nyata dari prinsip “bersatu kita teguh”.
“MARIMOI bukan hanya sistem.

Ia adalah panggilan budaya untuk bersatu membangun negeri. Ia menyatukan data, menyatukan wilayah, menyatukan kepentingan, dan menyatukan tekad untuk membangun Maluku Utara dari pulau ke pulau,” pungkas Sarmin.(**)

Berita Terkait