TERNATE – Pada Rabu (18/11/2025) Banggar DPRD Kota Ternate melakukan rapat pembahasan dengan OPD teknis terkait skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) penerangan jalan umum (PJU). Rapat ini untuk memastikan dan meminta penjelasan OPD teknis berkaitan dengan alokasi anggaran 19 untuk pembayaran kewajiban Pemkot ke pihak ketiga.

Rapat ini sendiri dikuti oleh Dinas Perhubungan, Kabag Kerjasama, dan Bagian Hukum Setda Kota Ternate serta pimpinan dan anggota Banggar DPRD Kota Ternate.

Anggota Banggar DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif mengatakan, rapat Banggar bersama OPD teknis itu berkaitan dengan plafon anggaran di Dinas Perhubungan yang mencapai 19 milyar, dan pihaknya baru mengetahui kalau alokasi 19 milyar di Dishub tersebut diperuntukan untuk konsorsium kerjasama dengn pihak ketiga sebagai pemrakarsa untuk investasi PJU.

Dimana dalam rapat tersebut Banggar telah mempertanyakan alokasi 19 di Pagu Anggaran Dishub, karena pihaknya berkepentingan untuk mengetahui perangkat penerangan jalan umum ditengah pemangkasan TKD.

“Kami ingin mengetahui apakah ini juga jadi program prioritas Ternate Terang, karena tahapannya katanya tidak melalui persetujuan DPRD meskipun saat pembahasan beberapa waktu lalu melibatkan pimpinan DPRD dan pimpinan Komisi,” jelasnya.

Padahal dalam sistem anggaran dengan pihak ketiga harus melibatkan DPRD, agar dapat diketahui urgensinya dan dapat diketahui durasi kerjasama yang dilakukan.

“Karena kalau dialokasikan 19 milyar dalam kurun waktu 10 tahun menghabiskan anggaran 190 milyar, namun secara teknis kami belum mendapat penjalasan detail. Sehingga belum menghasilkan keputusan sehingga nanti pembahasannya nanti dilakukan saat dengan TAPD,” ungkapnya.

Menurutnya, kontribusi dari pajak penerangan jalan ini tiap tahun kontribusi dari PLN ke Pemkot senilai 28 milyar, dengan biaya penerangan jalan yang dibayarkan ke PLN mencapai 19 milyar.

“Mestinya ada alokasi anggaran ke Dinas Perhubungan dari kontribusi pendapatan 28 milyar tadi sebesar 2,8 milyar,namun kenapa Pemkot memilih dengan pihak ketiga. Sehingga kami ikhtiarkan itu, karena belum dapat penjelasan secara detail,” katanya.

Ditengah itu lanjut Nurlela, saat ini ada sejumlah program prioritas yang butuh perhatian dari Pemkot Ternate, salah satunya termasuk BPJS yang telah dilakukan kerjasama sebelumnya, kemudian BBM untuk operasional kendaraan pengangkut sampah.

“Jadi masih banyak prioritas yang itu butuh kajian berbasis kebutuhan rill. Namun jika program penerangan ini butuh perhatian pemerintah kami sangat apresiasi dan kami siap mendukung,” tandasnya.*
Editor : Hasim Ilyas