TERNATE – Merasa permintaannya tidak digubris oleh pemerintah kota Ternate, maka  nelayan di kelurahan Kalumata yang tergabung dalam kelompok nelayan pantai selatan, kembali melakukan pemblokiran kegiatan reklamasi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Ternate di kawasan Kalumata-Kayumerah, Kecamatan  Ternate Selatan

Aksi ini sempat memanas pada Kamis (16/1), karena para nelayan ini merasa permintaan mereka agar ada akses keluar masuk perahu mereka belum direspon. Untuk meredam aksi tersebut, maka  dilakukan pertemuan antara kelompok nelayan dengan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Risval Tribudiyanto di pondok nelayan yang terletak pada areal reklamasi dan didampingi oleh Lurah Kalumata, Babinkamtibmas serta Babinsa, dimana Dinas PUPR bersedia membangun tambatan perahu untuk di sisi timur lokasi reklamasi.

Ketua kelompok nelayan pantai selatan Muhidin Abd Rahman mengatakan, aspirasi yang disampaikan kelompok nelayan itu sudah mendapat respon dari Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, sehingga masalah  ini sudah tuntas, karena dari Dinas PUPR menjamin bakal membangun tambatan perahu untuk nelayan. “Jadi sudah ada kesepakatan, karena kita dari anggota semua sudah setuju dengan penjelasan pak kadis tadi,” katanya usai pertemuan.

Hal senada disampaikan Humas kelompok nelayan Ruandi Sehe. Menurutnya, pihaknya awal meminta agar dibuatkan tambatan perahu, dan hal itu sudah terealisasi dan bakal dibangun di  sisi timur. “Karena yang kita minta hanya tambatan perahu, kalau program pemerintah kita dari kelompok nelayan mendukung, dan kita minta tambatan perahu dan posko, itu sudah diakomodir oleh pak kadis,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, katanya  juga sudah ada kesepakatan, sehingga dijadwalkan pekerjaan tambatan ini pada Senin besok. Dan pihaknya nanti akan menyampaikan surat permohonan ke Dinas PUPR yang menjadi dasar untuk pertanggungjawaban dari instansi teknis. “Sehingga kalau ada yang pertanyakan, maka mereka juga punya bukti bahwa sudah ada kesepakatan dengan nelayan,” tandasnya.

Terpisah Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Risval Tribudiyanto mengatakan, setelah berdiskusi dengan kelompok nelayan didapatkan solusi, dan Pemkot tidak akan mempersulit masyarakat. Dia mengaku kegiatan pembangunan pasti berdampak dan sudah didapat solusinya.“ Hari ini kita dapatkan solusinya yaitu memindahkan tambatan perahu dan rumah kelompok nelayan ke arah bagian timur. Dan itu sudah harus kita lakukan, karena tidak akan mungkin kita biarkan nelayan ini berada di darat dan terblokade dengan areal reklamasi, sehingga mereka ini aksesnya langsung ke laut,” tandasnya.

Risval mengaku, masih menunggu surat dari nelayan agar pada Senin pekan depan sudah dimulai. Sebab kata dia, nelayan awalnya meminta agar dibukakan akses langsung ke laut, namun hal itu membutuhkan anggaran puluhan milyar, sehingga hal itu sangat sulit, dan pihaknya menawarkan sejumlah alternatif dan disepakati.”Tadi sempat dilakukan blokade jalan masuk sekarang sudah beraktifitas kembali, jadi sudah ada kesepakatan bersama dan mungkin pada Senin sudah mulai lakukan, tapi kita harus rancang dulu. Tapi penggunanya adalah nelayan, maka yang melihat kesepakatan itu adalah nelayan juga,” jelas dia.

Pihaknya menjamin tidak akan mempersulit akses nelayan ini dan hanya tinggal menunggu surat dari nelayan untuk dilakukan perubahan. “Jadi dana reklamasi ini akan kita lakukan beberapa perubahan kegiatan yang nilainya tidak banyak, karena ini atas permintaan masyarakat. Tinggal permohonan pembuatan, karena ini dana negara maka harus teradministrasi,” tutupnya. (cim)