Wagub juga berharap pemerintah kabupaten dan kota dalam melakukan pemanfaatan alokasi anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun sumber pendapatan dan anggaran daerah lainnya, penting untuk penanganan stunting ini.

“Kami berharap ada peran aktif untuk menemukan cara yang tepat agar bisa menjalin kerjasama dengan stakeholder-stakeholder lain di luar pemerintah daerah untuk dapat bersama-sama menangani permasalahan stunting yang ada,” tuntasnya.

Sebelumnya, kepala Bappeda Provinsi Malut, Dr M Sarmin S Adam dalam paparannya menyebutkan Malut dalam tren penurunan stunting berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021-2022, mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dari angka 27,5 persen menjadi 26,1 persen.

“Atas data tersebut, diharapkan kerja keras bersama dan konvergen semua pihak untuk mencapai target tersebut,” papar Sarmin.