TERNATE –  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP RI menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor PPN Bastiong. Rabu (16/09/26) fokus membahas penertiban ribuan rumpon ilegal serta pengamanan jalur pelayaran maskapai Pelni dan kabel optik bawah laut.

Rapat strategis tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan utama, di antaranya Wakabinda Malut, KSOP Ternate, Kepala SATWAS PSDKP Wilker Ternate, Kabid P3 dan Non Perizinan DPMPTSP Malut, Kepala PPN Ternate, perwakilan nelayan, serta pihak swasta dari PT Len Telekomunikasi Indonesia dan PT Akses Prima Indonesia.

Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Utara, Kadri La Etje, menegaskan ribuan rumpon yang terpasang di wilayah perairan Maluku Utara wajib memiliki izin resmi.

Berdasarkan data DKP, kondisi saat ini sangat memprihatinkan karena dari total 1.400 rumpon yang terpasang di bawah 12 mil laut, baru 6 nelayan saja yang mengantongi izin operasional resmi.