Bukankah DPRD memiliki ruang pembahasan, fungsi pengawasan, mekanisme rekomendasi, hingga kewenangan politik untuk mendesak pemerintah daerah agar segera menyelesaikan persoalan yang menjadi keluhan masyarakat?

Di sisi lain, ketidakhadiran Ketua DPRD Muhammad Rizki juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab kelembagaan. Publik tentu berhak mengetahui alasan ketidakhadirannya, terlebih ketika lembaga yang dipimpinnya sedang membahas dokumen anggaran yang menentukan arah pembangunan daerah selama satu tahun ke depan.

Dua peristiwa ini memang berbeda, tetapi keduanya bertemu pada satu persoalan besar: bagaimana komitmen unsur pimpinan DPRD dalam memastikan pembahasan APBD berjalan dengan tanggung jawab politik dan kelembagaan?

Ketua DPRD tidak hadir, sementara Wakil Ketua II justru lebih dahulu menyampaikan penolakan untuk menandatangani dokumen APBD. Situasi ini setidaknya menimbulkan pertanyaan mengenai soliditas, konsistensi, dan arah kepemimpinan politik di tubuh DPRD Morotai.

Jangan sampai kepentingan sektoral, persoalan komunikasi politik, atau perbedaan sikap dengan pemerintah daerah justru mengaburkan tujuan utama pembahasan APBD, yakni memastikan anggaran daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Sebab, APBD bukan milik satu fraksi, bukan kepentingan seorang pimpinan, dan bukan pula alat tawar-menawar politik antarlembaga.

APBD adalah instrumen pembangunan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Pulau Morotai.

Karena itu, publik patut mengajukan pertanyaan lebih jauh: apakah kedua unsur pimpinan DPRD tersebut sedang menjalankan tanggung jawab politiknya secara maksimal, atau justru sedang mempertontonkan dinamika politik yang berpotensi mengganggu konsentrasi pembahasan APBD 2027?