Pertanyaan ini penting dijawab, bukan untuk menghakimi, melainkan agar masyarakat tidak menjadi pihak yang harus menanggung akibat dari setiap kebuntuan politik di lembaga legislatif.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan Morotai bukan sekadar pimpinan DPRD yang hadir dalam forum paripurna atau lantang menyampaikan sikap politik.

Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan pimpinan yang mampu menjaga marwah lembaga, mengawal proses penganggaran, dan memastikan setiap perbedaan politik tidak mengorbankan kepentingan publik.

Sebab, jika APBD 2027 kembali tersandera oleh dinamika politik yang tidak produktif, tentu bukan para elite politik yang duduk di kursi pimpinan yang dirugikan, melainkan masyarakat Morotai yang menaruh harapan pada anggaran pembangunan daerah. (fay)