Bawaslu, di sisi lain, adalah penjaga integritas dan keadilan pemilu. Mereka mengawasi semua tahapan pemilu, dari tahap kampanye hingga pengumuman hasil. Di tingkat daerah, seperti Bawaslu Kota Ternate, mereka pun memiliki tanggung jawab yang sama yakni memastikan pemilu serentak berlangsung adil dan bebas dari pelanggaran.

Namun, ada semacam keraguan terkait kemampuan Bawaslu. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, memunculkan pertanyaan yang mendasar terkait integritas dan independensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tengah-tengah forum sosialisasi netralitas ASN, di Aula Kantor Camat Pulau Hiri pada 18 Oktober 2023. Pertanyaan ini merupakan respons terhadap ketidakpuasan atas serangkaian pelanggaran yang masih terjadi dan berpeluang terjadi meskipun Bawaslu telah diberi kewenangan yang luas oleh Undang-Undang.

Saya memperhatikan gestur dan psikologi ASN itu saat ia bertanya tentang peran Bawaslu. Lalu saya mencoba memahami ekspresi dan keraguan dalam komunikasi itu. Memang kritikalitas dalam pertanyaan dan pemikiran yang kritis adalah hal yang sangat penting saat kita berpartisipasi dalam proses demokrasi, terutama dalam pemilihan umum. Ketika seorang ASN menunjukkan keraguan atau ketidakpastian, itu bisa menjadi tanda bahwa ia ingin memastikan peran Bawaslu benar-benar efektif dan dapat menjaga integritas pemilihan. Semangat kritis seperti ini dapat membantu dalam memperbaiki sistem pemilihan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam proses politik.

Menurut dia (ASN), kewenangan Bawaslu sebenarnya sangat luas. Mereka bukan hanya penjaga kesucian aturan dalam proses pemilu, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menekan ASN yang terlibat dalam kegiatan politik. Ini penting untuk mencegah birokrasi terlibat dalam politik praktis yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Selain itu, Bawaslu juga dapat menghukum pelanggar undang-undang pemilu, termasuk tindakan yang dapat merusak integritas pemilu. Mereka juga dapat menindak pelaku money politik yang sering menjadi ancaman serius bagi demokrasi.