Yang ketiga, kata Sarmin, berupa integrasi jalur paralel nasional untuk memastikan setiap data dari Malut disalurkan ke Bappenas untuk memperkuat kebijakan National Parallel Track (termasuk regulasi AI dan publisher rights atau regulasi yang mengatur agar platform digital global). “ Keberhasilan strategi ini diharapkan akan mengubah lanskap media di Maluku Utara dari entitas yang rentan menjadi pilar demokrasi yang tangguh, yang mampu berdiri tegak sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ucapnya.

Adapun dasar dari tiga rekomendasi strategis utama itu, kata Kepala Bappeda, didasarkan pada evaluasi di tahun 2025, yang menunjukan ekosistem media di Provinsi Malut masih terjebak dalam kondisi “status quo” yang mengkhawatirkan. “Diantaranya pasar iklan yang sempit dengan ketiadaan ekosistem industri yang terdiversifikasi, memaksa media berebut ceruk iklan yang sangat terbatas,” katanya.

Masalah lainnya, ketergantungan patologis pada belanja publikasi di instansi pemerintah daerah (Pemda), dimana anggaran pemerintah daerah menjadi napas utama operasional yang menciptakan kerentanan finansial yang ekstrem. “Lalu ada hambatan infrastruktur atau blankspot, dimana jadi kendala aksesibilitas digital yang menghambat distribusi informasi dan adopsi model bisnis berbasis platform,” tutur Sarmin.

Dan isu paling krusial lainnya berkaitan etika dan kompetensi dari pelaku media atau pers itu sendiri, dimana pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang tidak rutin dan berdampak pada rendahnya kualitas jurnalisme dan kultur redaksi. “Dampak strategis yang ditimbulkan dari empat problem ini, memunculkan ketergantungan kronis pada belanja publikasi pemerintah yang bukan hanya mengikis independensi jurnalisme, tetapi juga melemahkan fungsi kontrol sosial,” ucapnya.