Kepala Bappeda sepakat dengan kebijakan pusat yang memberi kesempatan dilakukannya intervensi di tingkat provinsi yang dianggap lebih efektif karena memungkinkan pengawasan variabel kebijakan secara presisi sebelum diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional.

Transformasi ini, kata Sarmin, memerlukan perubahan mendasar dalam pengelolaan operasional melalui pendampingan manajemen yang terintegrasi. “Keberhasilan di level provinsi akan memberikan bukti empiris bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih adekuat terkait hak penerbit dan tata kelola media digital,” pungkasnya.

Malut termasuk satu dari empat provinsi yang masuk dalam rencana masuk dalam rencana implementasi policy sandbox dan pilot project program ini.(ril)