DARUBA – Puluhan massa aksi Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai) Distrik, Universitas Pasifik Pulau Morotai, nyaris baku hantam dengan anggota Satpol PP saat berunjuk rasa di halaman Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (03/10/2022). 

Ketegangan dipicu saat tiga orang mahasiswa mencoba melakukan aksi bakar ban di areal parkir jalan masuk lobi Kantor Bupati. Aksi bakar ban sebelumnya belum mendapat respon dari pihak keamanan Satpol PP. 

Namun, ketika salah seorang mahasiswa mencoba kembali mengulangi aksinya, salah satu anggota Satpol PP langsung bergegas merampas ban yang hendak di bakar itu. Aksi tarik menarik diantara keduanya pun terjadi. Walau suasana sempat memanas, para anggota Satpol PP masih terlihat santai, dan terus mencoba meredam amarah mahasiswa. 

Ketegangan pun berhasil diatasi tanpa ada kekerasan, atau sampai berakhir dengan kericuhan. 

Amatan Fajar Malut, selain melakukan aksi bakar ban, para mahasiswa juga menghamburkan sayuran, tomat dan cabai busuk di halaman Kantor Bupati. 

Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai yang dianggap gagal menstabilkan harga komoditi di Pulau Morotai, hingga berdampak besar pada pendapatan pedagang di pasar. 

“Kami hanya minta stabilkan harga komoditi di pasar. Kalau misalkan tidak ada kebijakan yang dilakukan oleh Pj. Bupati maupun dinas Pertanian dan Perindagkop, maka kami mendesak agar kedua Kepala Dinas ini segera dicopot,” cetus salah satu orator, Jaim Gafur.

Jaim juga mengkritik kebijakan Pemkab Morotai soal pertanian yang dinilai lebih banyak impor daripada ekspor. 

“Padahal lahan pertanian sebagaimana disampaikan beberapa tahun yang lalu bahwa Pemkab telah menyediakan lahan 14 hektar. Tapi sampai sejauh ini tidak ada realisasi,” koarnya.

Pemkab, lanjut dia, diminta serius tangani masalah pertanian di Morotai karena dinilai memiliki sumbangsi cukup besar pada perekonomian masyarakat Morotai. 

“Di Desa Nakamura petani masih mengeluhkan persoalan sarana prasarana. Belum juga petani dari aspek pengelolaan mengenai lahan yang sampai sejauh ini masih pinjam pakai,” kesal dia. 

“Belum juga pupuk, obat obatan, bibit, alat produksi sampai pada tingkat dikeluhkan adalah sumber air yang sejauh ini tidak diperhatikan oleh Pemkab. Kami melihat bahwa selama ini Pj Bupati telah menjadi aktor atas kemiskinan rakyat Morotai,” sambung dia. 

Tidak hanya itu, bagi Samurai, program 5000 lapangan kerja yang pernah dijanjikan oleh Mantan Bupati dan Wakil Bupati Benny Laos dan Asrun Padoma, juga dinilai tidak berdampak apa-apa terhadap kesejahteraan masyarakat Morotai.  “Omong kosong, hasilnya nihil,” kesal Jaim. (fay)