Rudy Iskandar Kepala Seksi  Pencairan Dana KPPN Ternate

Pengaruh APBN pusat dalam operasi fiskal pemerintah berdampak signifikan pada permintaan agregat yang menentukan output nasional maupun regional Maluku Utara (Malut) dan mempengaruhi alokasi dan efisiensi sumber daya ekonomi. 

Belanja pemerintah pusat berkaitan dengan ketersediaan dana dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Belanja Negara, baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah di wilayah Malut.

Pelaksanaan APBN secara langsung mengakibatkan peningkatan belanja pemerintah berimplikasi terhadap makro ekonomi sektor riil.

Implikasi tersebut berupa pengaruh terhadap konsumsi, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, peningkatan belanja idealnya diikuti dengan pola penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang responsi sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran yang masih menumpuk pada akhir tahun mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran belum optimal. 

Penyaluran APBN sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan output nasional dan mempengaruhi alokasi dan efisiensi sumber daya ekonomi. 

Pola Peningkatan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah masih cenderung mengikuti tren penyerapan yang menumpuk di akhir tahun. 

Tren penyerapan anggaran yang masih menumpuk pada akhir tahun mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran memiliki kelemahan, bahkan juga menyebabkan potensi kerugian negara secara ekonomis karena pemanfaatan dari output tersebut menjadi terlambat.