Narasi tersebut dinilai menyulut sentimen permusuhan terhadap Halmahera Utara (Halut), kabupaten tetangga yang sejak awal menyuarakan penolakan terhadap kegiatan pertambangan PT TUB karena diduga sebagian wilayah konsesi masuk ke dalam teritori adat masyarakat Halut. 

Kepada Fajar Malut, Rabu (6/8/2025), Ketua Umum LORAMA, Harun, menyatakan, video tersebut telah melewati batas komunikasi pemerintahan yang sehat dan mengarah pada provokasi sosial.

“Masalah PT TUB sudah difasilitasi dan disepakati bersama oleh pemerintah provinsi, Polda, dan perwakilan dua daerah. Saya hadir langsung di sana. Lalu kenapa sekarang ada manuver liar dari bawah?” tegas Harun.

Ia juga menilai, tindakan para camat dan kades bukan hanya bentuk pembangkangan terhadap hasil mediasi, melainkan sebuah upaya membangun blok politik tertutup di atas nama daerah, yang sangat berbahaya dalam konteks otonomi daerah.

“Mereka bukan hanya menyatakan dukungan investasi, tetapi secara terang-terangan menyudutkan daerah lain. Ini sangat berpotensi membakar emosi masyarakat,” lanjutnya.