SOFIFI – Sultan Tidore, H. Husain Sjah menyeruhkan kepada seluruh lapisan masyarakat Maluku Utara (Malut) agar menyelematkan Bangsa Indonesia. Seruan anggota Komite I DPD RI ini dalam rangka merespon Rancancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang di nilainya tidak masuk  akal.

Sultan menilai, ada kelompok tertentu yang coba menggiring RUU yang sementara dipolemikkan public Indonesia itu menjadi landasan ketatanegaraan baru bangsa ini. Menurutnya, ada sesuatu yang in-urgensi antara Pancasila yang dianut sekarang dengan RUU HIP.

“Kalau saya, sampai pada satu kesimpulan, ada yang sengaja untuk memutar balikkan cara yang kita sudah sepakat sejak Indonesia ini diproklamirkan, kita sudah sepakat bahwa UUD itu menjadi landasan kita hidup bernegara dan sebagainya. Itu final dan 70 tahun lebih perdebatan tidak masuk di ruang itu, tapi ada kelompok tertentu yang mencoba menggiring kesana. Ini ada apa. Kita wajib bertanya,” kata Sultan usai mengisi sosialisasi empat pilar di Hotel Bukit Pelangi, Minggu (20/6) sore.

Semua lapisan masyarakat harus bahu membahu membawa pulang arah haluan ketatanegaraan bangsa ini.” Kita harus memutar balikkan ini kembali untuk kasi pulang, dudukkan kembali, dulu Soekarno juga pernah mengalami hal yang sama, tapi akhirnya kembali ke dekrit Presiden itu, kembali ke UUD dan Pancasila, itu diskursus yang pernah terjadi sebelum Indonesia merdeka. Tapi setelah Indonesia merdeka, sepakat orang dengan lima sila ini, sudah final, dan tidak ada masalah orang hidup rukun dan sebagainya, tiba-tiba ini ada sesuatu yang baru. Ini ada apa sebenarnya, bangsa ini harus diselamatkan,” seru Sultan.

Menurutnya, Pancasila dan UUD 1945 sebagai haluan ideologi Negara sudah bersifat final dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Kalau ada yang mewacanakan tentang Pancasila, ia harap itu hanya pada bagaimana Pancasila disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. 

Bukan bicara mengenai pola atau perubahan Pancasila seperti di dalam RUU HIP.” Saya kira itu sudah melenceng jauh, karena itu bermacam ikhtiar harus kita lakukan, dan salah satunya mensosialisasikan empat pilar ini. Saya berharap empat pilar ini bisa diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dari semua tingkatan,” jelasnya.

Sultan mempersoalkan lima poin Pancasila yang di dalam RUU HIP diperas hingga muncul konsep trisila dan ekasila serta frasa Ketuhanan yang berkebudayaan’ yang diusulkan menggantikan poin ketuhanan yang maha Esa, bahkan tidak mencantumkan Tap MPRS nomor XXV tahun 1966 tentang pembubaran partai komunis di Indonesia.

Poin-poin dalam RUU HIP ini secara tegas ditolak oleh Sultan Tidore. Dikatakan, dari 100 sekian juta penduduk Indonesia yang menolak RUU HIP, ia berada di shaf pertama penolakan tersebut. “Jadi kalau ada 100 sekian juta orang yang menolak RUU HIP, dengan isi yang memuat ketuhanan yang berkebudayaan kemudian itu ditolak. Satu diantaranya saya. Terakhir kalau sudah tidak ada yang menolak, saya sendiri yang akan menolak. Saya adalah bagian yang menolak itu dan tetap kembali sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR dan UUD,” tegasnya.

Anggota Komite I DPD RI ini menegaskan, tidak boleh sila ketuhanan yang maha esa dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. “Ajaran dari mana itu. Ini tugas kita bersama, bukan hanya MPR, DPD, DPR RI, tapi tugas semua warga bangsa Indonesia untuk memberikan penguatan, agar orang semua tahu tentang pancasila, tentang esensi dari pancasila adalah lima sila dan itu harus tercermin dalam kehidupan nyata kita sebagai warga Negara Indonesia,” ujar Sultan seraya menjelaskan esensi dari lima sila di dalam Pancasila tersebut. (nas)