DARUBA – Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pulau Morotai, Jonatan, menyebut jika saat ini organisasi guru yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pulau Morotai hanya dijadikan alat politik oleh oknum dalam pengurus PGRI.

Hal ini, kata Jonatan, bisa dilihat dari sejumlah masalah guru yang tidak pernah disuarakan oleh pengurus PGRI Pulau Morotai yang saat ini dipimpin oleh Arafik M Rahman.

“PGRI ini dijadikan sebagai alat politik, karena itu saya lihat di Morotai ini, pengurus ada personil tertentu bergeser ke struktural tapi masih menjadi pengurus PGRI, ini kan tidak boleh. Bagi saya PGRI itu harus yang senior biar jadi pengayom. Jangan heran kalau dia jadi alat politik, dia tidak memperjuangkan nasib guru tapi jadi alat politik dimasa-masa lalu kan seperti itu,” katanya saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (25/11/2020).

Contohnya, lanjut dia, masalah sertifikasi triwulan III yang sampai hari ini tidak pernah didapatkan oleh sejumlah guru di Pulau Morotai. “Semestinya PGRI berjuang untuk itu, tapi saat ini kan tidak ada,” kesal Jonatan.

Tidak hanya itu, dirinya juga menilai pengurus PGRI Pulau Morotai tidak paham tentang kode etik guru.

“Saya anggap mereka tidak paham kode etik guru, ada pengurus PGRI tidak jalani tugas dengan baik. Banyak ribut di jalan-jalan, perangkat pelajaran untuk mendongkrak mutu pendidikan tidak ada. Saya tidak menghakimi, mau jadi teledan bagaimana jangan cuma jago retorika apa apaan itu, harus membuktikan diri, harus royal punya didikasi,” cetusnya.

Ia pun berharap, PGRI Provinsi Maluku Utara (Malut) segera mengevaluasi pengurus PGRI Pulau Morotai. “Kedepan PGRI harus dibenahi termaksud porsenil, saya harap ada evaluasi sehingga programnya seperti apa kedepan dibenahi, ada juga tugas tidak betul tapi pangkatnya naik itu tidak boleh,” tuntas Jonatan. (fay)