PD-PABPDSI Halbar Tolak Revisi Pasal UU Desa

BPD (ilustrasi)

JAILOLO – Menyikapi rancangan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PD-PABPDSI) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menolak penghapusan pasal 61 dan perubahan pada pasal 62.

Penghapusan salah satu pasal tersebut dinilai  melemahkan fungsi, kewenangan serta hak-hak kelembagaan dan keanggotaan BPD.

Ketua PD-PABPDSI Kabupaten Halbar Ronald Sopacua di sela-sela rapat terbatas dengan ketua BPD perwakilan dari kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan mengatakan, dihapusnya pasal 61 dari UU Nomor 6 Tahun 2014 berarti menghapus hak masyarakat melalui perwakilannya di BPD, mengawasi dan meminta keterangan perihal semua bidang kegiatan yang dibiayai dari APBDesa.“Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa itukan semuanya menggunakan APBDesa,” tegasnya Jumat (18/6/2021).

Kata dia, jika BPD tidak lagi memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan, perihal semua bidang, menurutnya berarti meniadakan hak BPD untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa. “Ini juga berarti merampas hak masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa (DD), karena BPD adalah wakil dari masyarakat,” paparnya.

Sementara mengenai perubahan pada pasal 62, menurutnya, penghapusan tunjangan bulanan ini sebagai bentuk upaya untuk menyurutkan moral anggota BPD. Pemberian tunjangan anggota BPD berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan justru akan membuat BPD semakin pasif karena tunjangan tersebut bersumber dari ADD yang di beberapa daerah besarannya sangat terbatas.

Olehnya itu, rancangan perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 lanjut dia, perlu memberikan penguatan yang lebih kepada kelembagaan BPD untuk mengambil tindakan atas ketidakpatuhan kepala desa terhadap peraturan perundang-undangan.

“Yang ada, perubahan undang-undang desa harusnya memuat klausul secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk tindakan kelembagaan BPD, jika kepala desa tidak taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (ais)

Komentar

error: Content is protected !!