Urus Administrasi Kependudukan, Kartu Vaksin Diwajibkan

Ilustrasi

TOBELO – Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Halmahera Utara (Halut) kembali mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada masyarakat. 

Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Halut, Deky Tawaris menyebutkan pemberitahuan telah dikeluarkan Satgas diantaranya pelaksanaan vaksinasi massal akan dilaksanakan mulai 13 hingga 17 September 2021 bertempat di Polres Halmahera Utara, yang dimulai pada pukul 08.00 Wit dengan sasaran vaksinasi usia 12 tahun sampai dengan lansia. 

Selain itu, lanjut Deky, bagi masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi perizinan, KTP, Kartu Keluarga (KK),harus memiliki kartu vaksin minimal vaksin pertama (tahap 1). “Apabila tidak ada maka tidak akan dilayani,” tegasnya, Minggu (13/09/2021).

Deky menjelaskan, pemeriksaan kartu vaksin minimal vaksin ke-1 oleh petugas akan dilaksanakan di pertigaan desa Tetewang (pelabuhan) terhadap pelaku perjalanan, baik yang masuk ataupun keluar dari Halmahera Utara (Halut). “Apabila tidak memiliki kartu vaksin maka yang bersangkutan tidak diizinkan keluar atau masuk ke Halut,” jelasnya.

Bukan hanya itu, tiga pelabuhan penyeberangan antar pulau di Kota Ternate yakni pelabuhan Ferry, pelabuhan Speedboat Mangga Dua dan pelabuhan Ahmad Yani Ternate, mulai Senin (13/9/2021) sudah menjadi pelabuhan percontohan penerapan aplikasi pedulilindungi sekaligus pemeriksaan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan antar pulau.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Maluku Utara (Malut), Armin Zakaria saat dikonfirmasi mengatakan, penerapan vaksin sebagai syarat perjalanan antar provinsi diwilayah Malut dilakukan berdasarkan dengan surat edaran Menteri Perhubungan (Menhub) No: 95 Tahun 2021 tentang persyaratan tatacara perjalanan orang dalam negeri dengan menggunakan moda transportasi.

“Besok (hari ini) mulai diterapkan di tiga pelabuhan dulu untuk percobaannya,” ungkapnya. Untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan melalui tiga pelabuhan tersebut, nantinya akan diperiksa sertifikat vaksin melalui aplikasi pedulilindungi saat melakukan pembelian tiket, dan jika yang berdangkutan belum divaksin maka akan langsung divaksin ditempat karena sudah ada petugas yang disiapkan. Armin juga bilang, sebelum divaksin Covid-19, calon penumpang tentunya akan menjalani pemeriksaan atau screening oleh petugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada yang memiliki penyakit komorbit atau yang baru terkena virus pastinya belum bisa divaksin, makanya itu yang ada pengecualian, tetapi diperiksa petugas dulu,” akunya. Armin menegaskan, tidak menutup kemungkinan peneraparan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan antara pulau diperluas sampai di semua pelabuhan di Malut.

“Kita lihat dulu,sambil berkoordinasi dengan satgas Covid-19 Kabupaten dan Kota masing-masing,” tuturnya. “Empat hari upaya kita untuk sosialisasi, dan ini juga akan berlaku kepada ASN di Sofifi, kalau belum divaksin tidak boleh berangkat, karena ASN harusnya menjadi contoh untuk masyarakat,” tegasnya. Armin menambahkan, penerapan sertivikat vaksin sebagai syarat perjalanan antar pulau ini, merupakan upaya untuk memenuhi target vaksin Covid-19 di Malut, karena Provinsi Malut merupakan Provinsi dengan posisi kedua paling bawah atau paling rendah dari semua Provinsi di Indonesia dalam pencapaian vaksin. “Malut masih paling rendah soal vaksin, makanya ini upaya agar targetnya bisa tercapai,” pungkasnya.(fer/cr-02)

Komentar

error: Content is protected !!