TERNATE- Para pegawai tidak tetap (PTT) di Pemkot Ternate yang jumlahnya mencapai 3.000 lebih mulai tahun 2023 mendatang  sudah di hapus, namun Pemkot Ternate punya skema tersendiri dalam rangka menjawab kebutuhan pegawai di Kota Ternate, dengan menggunakan outsourcing.

Penghapusan PTT ini karena pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023. Penghapusan pegawai honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.

Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan ini diberikan waktu hinga tahun 2023, termasuk Kota Ternate.

Kepala BKPSDM Kota Ternate Samin Marsaoly mengatakan, Pemkot Ternate mendukung kebijakan pemerintah pusat.

“Nanti kita lihat ke depan nya, apakah outsourcing atau seperti apa, karena ini aturan dari pusat dan kita di daerah pada prinsipnya menyesuaikan dengan aturan tentang penghapusan,” katanya saat di konfirmasi belum lama ini.

Samin menyebut, dengan kebijakan pemerintah itu nantinya akan di lihat juga kebijakan di daerah, bisa jadi PTT ini dialihkan ke outsourcing. Meski tidak semua PTT di akomodir dalam outsourcing nanti dengan tetap melihat kemampuan keuangan daerah.

Sebab dengan model outsourcing itu sendiri nantinya kata dia, pembiayan dilakukan melalui pihak ketiga yang nantinya para PTT juga direkrut lagi oleh pihak ketiga sehingga tidak berhubungan langsung pemerintah.

“Kalau jumlah PTT kita sekitar 3 ribu lebih itu akan di alihkan kesitu, karena tidak ada pilihan,” sebutnya.

Pihaknya lanjut Samin, nanti akan berkonsultasi ke kementrian berkaitan dengan tenaga guru dan tenaga kesehatan, karena keduanya tidak bisa di lakukan outsorcing.

“Jadi kita minta kebijakan pemerintah pusat terutama guru dan nakes, karena formasi PPPK juga tidak banyak sementara jumlah tenaga guru dan nakes saja sudah 1.600. Dimana guru PTT sebanyak 786 orang, itu diluar mereka (honorer) yang diangkat oleh kepala sekolah dan dibiayai melalui dana BOS sedangkan PTT nakes jumlahnya 450 lebih,” jelasnya.(cim)