DARUBA – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan (DPPKP) Pulau Morotai akan mulai melakukan pengembangan bibit Kelapa Bido melalui lahan perkebunan warga. 

Tercatat, ada sebanyak 8000 bibit yang sudah disediakan DPPKP Pulau Morotai untuk didistribusi melalui kelompok tani di desa. 

“Kita tinggal menunggu proposal yang masuk dari kelompok tani, baru kita salurkan, alhamdulilah tahun ini kita dapat kuota 70 hektar lahan untuk pengembangan Kelapa Bido dari Kementerian Pertanian RI,” jelas Kepala DPPKP Pulau Morotai, Anwar Husen, saat dikonfirmasi Fajar Malut, Rabu (23/3/2022). 

8000 bibit Kelapa Bido tersebut, lanjutnya, diambil dari 113 Pohon Induk Terpilih (PIT) yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI tahun 2017. 

“Jadi kedepan tidak lagi ada pengembangan kelapa dalam, semuanya harus Bido, dan ini saya sudah sampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara,” ungkap Anwar. 

Menurut Anwar, proses pembibitan atau pengembangan Kelapa Bido di Morotai sebetulnya sudah bisa lebih dari 8000 bibit per 4 tahun, hanya saja, DPPKP terkendala pada PIT yang ditetapkan Kementerian Pertanian. 

Padahal, kata Anwar, dari hasil survei DPPKP pohon yang bisa dijadikan PIT untuk Kelapa Bido ditemukan sebanyak 296 pohon. 

“Penetapan PIT itu kan dilihat dari usia pohon yaitu harus 5-19 tahun baru bisa dijadikan bibit, nah kemarin kita hanya ditetapkan 113 PIT. Makanya kuota lahan yang diberikan juga terbatas. Tapi saat teman-teman survei ternyata kita temukan ada 296 pohon yang sudah siap untuk dijadikan PIT, dan ini kita sudah ajukan ke Kementerian Pertanian di tahun 2021 untuk turunkan tim agar ditetapkan PIT. Kalau 296 + 113 berarti kurang lebih 600 pohon yang bisa kita jadikan bibit, berarti insya Allah tahun depan pengembangan kelapa Bido di Morotai bisa lebih cepat,” timpalnya.

Kenapa pengembangan bisa lebih cepat, sambung Anwar, karena dalam 100 pohon, bibit yang dihasilkan dalam 4 tahun bisa mencapai 8000 buah. 

“Kalau misalnya sampai di sekitar 400 PIT, itu pengembangan bido di Morotai standar 200 hektar per tahun. Jadi kita tinggal menunggu SK saja untuk penetapan 296 pohon,” ujar Anwar. 

Untuk bisa mencapai target ini, lanjutnya lagi, perlu diharapkan adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, untuk menjaga agar bibit kelapa Bido tidak di bawah keluar Morotai. 

“Karena saya takut bido itu jadi tamu di negeri sendiri, hanya karena tidak terkontrol dengan baik, tapi saat ini sudah ada Perbup yang membatasi kelapa ini dibawah keluar dari Morotai. Hal ini juga dalam rangka untuk bagaimana kita melakukan pengembangan kelapa menjadi ciri khas daerah kita. Karena kelapa Bido ini hanya ada di Morotai, tidak ada di daerah lain di Indonesia,” tutup Anwar. (fay)