DARUBA – DPRD Kabupaten Pulau Morotai, bakal merekomendasi pengusutan anggaran vaksinasi Covid-19 Pulau Morotai 2021 senilai Rp8,7 Miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri.

Pasalnya bagi DPRD, ada dugaan manipulasi data yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) saat merealisasi dana tersebut.

Hal ini disampaikan DPRD dalam rapat dengar pendapat di gedung paripurna lantai ll, Kantor DPRD Morotai, Jumat (17/6/2022) kemarin.

“Anggaran Covid itu harus digeser ke KPK dan Mabes Polri agar bisa dibuktikan kejelasan realisasi anggarannya. Sebab, Dinas Keuangan maupun Dinas Kesehatan terkesan blak blakan soal penjelasan anggaran,” cetus Ketua Fraksi GAN, Ruslan Ahmad,  di depan Kepala BPKAD Suryani Antarani dan Kadinkes Julius Giscard Kroons saat hering.

Menurut DPRD, berdasarkan data yang dikantongi lembaga legislatif, uang insentif vaksinasi Covid-19 yang diterima tenaga kesehatan, tidak sebanding dengan besaran dana yang terealisasi yakni Rp5,7 Miliar (dari total dana Rp8,7 Miliar).

“Nakes digaji hanya terima Rp 300 ribu, dana insentif tidak ada kejelasan padahal ada ratusan miliar dana Covid di Morotai, jawaban nggak ada duit ini jawaban model apa. Dalam waktu dekat segera dibayar saya tegaskan. Secara de facto ini perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, mereka berhujan-hujan mereka putra putri terbaik tapi dihargai seperti itu,” geramnya.

Ruslan menganggap alasan Kadinkes yang mengaku tidak tahu soal realisasi dana tersebut, tidak rasional. “Kadinkes kenapa tidak tahu proses pencairan, kok bisa terjadi, uang puluhan miliar kok Kadis Kesehatan tidak tahu, ini gila sebenarnya, karena usulan itu dari Dinkes yang realisasi Rp 5,7 miliar,” semprot Ruslan.

Sementara, salah satu tim vaksinator Covid-19 Puskesmas Daruba, Marjan Kota, dalam hering tersebut mengakui bahwa selama dirinya menangani Covid-19 hanya diberikan sebesar Rp 300 ribu.

“Yang dilakukan oleh Pemda Morotai, data yang dikantongi dengan fakta yang didapatkan di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya terkait pembayaran kepada tenaga vaksinator dengan laporan pertanggungjawaban. Karena kami terima tapi 300 ribu dengan realisasi di lapangan berbeda jauh, dilaporkan realisasi untuk vaksinator Rp5,7 Miliar, makanya teman-teman menyampaikan ini ke DPRD,” kata Marjan.

Senada, Julfikar Sibua, tim vaksinator lainnya dari Puskesmas Sangowo mengatakan, bahwa soal insentif tersebut sangatlah bertentangan dengan peraturan pemerintah dan realisasi di lapangan.

“Berdasarkan aturan, pemerintah daerah berkewajiban menganggarkan dana 8 persen dari APBD untuk Covid 19. Sementara pembayaran insentif TNI Polri harus menggunakan dana APBN bukan APBD. Selain itu, Pemda Morotai juga harus melaksanakan kebijakan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi sehingga bisa bersesuaian dengan di daerah,” jelasnya. Namun, Kepala BPKAD Suryani mengaku tidak tahu soal data realisasi tersebut.

“Komitmen Awal saya, saya minta sumber data yang tadi, dan sumber data itu dari mana?. kalau memang dari Keuangan saya minta yang memberikan data itu siapa, supaya saya bisa menjelaskan itu,” timpal Suriyani.

Sementara, Kadinkes Julius Giscard Kroons, malah menyerang balik tim vaksinator Puskesmas Daruba dengan menyebut mereka kalah start dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksaan vaksinasi sehingga pembayaran insentifnya kecil.

“Memang itu suka duka pelaksanaan vaksinasi ya, jadi salah satu Puskesmas yang tidak turun ya,  Puskesmas Daruba,” tukas Julius. 

“Jadi kenapa bisa terjadi perbedaan pembayaran insentif itu untuk Puskesmas Daruba. Cuma yang saya tahu bahwa Puskesmas Daruba start vaksin terlambat. Itu tim vaksin yang lakukan awal dari dinas kesehatan bukan puskesmas daruba dan ada semua data-data konkritnya,” sambungnya.

Ketua DPRD Pulau Morotai, Rusminto Pawane, yang mendengar perdebatan tersebut ikut kesal. “Ini berbeda-beda jawaban nya. satu jawab lain, yang lain jawab lain. Ini berdasarkan dengan data yang kita pegang ini berdasarkan dengan data yang direalisasi,” tegas Rusminto.

Sekedar diketahui, RDP akan kembali dilanjutkan pekan depan, dimana DPRD meminta Kedua Dinas tersebut untuk melengkapi dokumen data realisasi anggaran vaksinasi Covid-19. (fay)