MABA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Ricky Chairul Richfat meminta Inspektorat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap program yang akan dieksekusi oleh OPD, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Ricky katakan, inspektorat diharapkan bisa mengambil peran mengawasi realisasi item kegiatan masing-masing OPD, kendatipun dia mengaku jika inspektorat masih minim tim auditor, tetapi dia meminta Inspektorat dapat memaksimalkan pengawasannya.

“Memang inspektorat kekurangan tim auditor, tapi kami akan maksimalkan pengawasan sekaligus mereview segala macam dokumen perencanaan dan pelaksanaan,” kata sekda, Selasa (05/07/2022) di Maba.

Mantan Kepala BP4D itu berharap, Inspektorat bisa menunjang kelancaran pelaksanaan progres pembangunan. Karennya, lanjut Ricky, tugas inspektorat agak berat karena turun mengawasi sampai ke 102 Desa. “Kami akan selalu mengontrol, sehingga tupoksi inspektorat bisa membagi APIP agar berjalan maksimal, karena keterbatasan sumberdaya,” jelasnya.

Dia juga katakan, pengawasan ketat realisasi anggaran pada masing-masing item kegiatan yang melekat di tiap OPD diangap sangat perlu. Ini dilakukan sebagai langkah ikhtiar dalam meminimalisir penyerapan seluruh kegiatan fisik yang dibiayai melalui DAK dan DAU tahun 2022.

Kepada wartawan, Ricky juga menegaskan, pimpinan OPD bakal di evaluasi dan di beri sanksi tegas apabila acuh tau memaksimalkan pekerjaan item kegiatan yang bersumber dari DAK dan DAU. “Apabila OPD tidak memaksimalkan DAK dan DAU, maka ada luncuran anggaran di akhir tahun OPD yang bersangkutan Bakal dikenakan pinalti TTP,” lanjutnya.

Pimpinan OPD juga kata dia, harus siap dievaluasi terkait dengan realisasi DAK dan DAU, dan harus tegas karena memang DAK dan DAU progresnya dari mereka, apalagi dalam minggu depan sudah ada transfer dana DAK untuk pembayaran pekerjaan fisik 2022. (hmi)