TERNATE – Sejumlah SMA swasta di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara mengeluhkan terkait dengan minimnya siswa, hal ini karena penerapan system zonasi di SMA itu tidak berjalan sesuai dengan yang telah diterapkan. Pasalnya, siswa yang berdomisili diluar zonasi sekolah justru diberikan keleluasaan untuk mendaftar.

“Ini yang membuat sekolah swasta kurang peminat siswa baru. Mestinya ini harus jadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate untuk mencari solusi,” kata salah satu ketua yayasan sekolah swasta di Kota Ternate yang enggan namanya disebutkan pada Fajar Malut Rabu (13/7/2022).

Padahal kata dia, fasilitas di sekolah swasta juga tidak jauh berbeda dengan sekolah negeri, namun karena kurangnya ketegasan dari pemerintah dengan system zonasi mengakibatkan banyak siswa yang leluasa untuk mendaftar diluar zonasi.

Terkait ini anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif angkat bicara, dia mengatakan, meski SMA saat ini masuk kewenangan Pemprov Malut namun SMA di Kota Ternate itu bagian dari warga Ternate. Pihaknya kata dia, mengapresiasi system zonasi yang diterapkan Pemprov Malut dan seluruh SMA melalui PPDB online namun masih terdapat kendala yang harus dievaluasi secara bersama terkait infrastruktur di SMA termasuk sekolah swasta.

“Karena sekolah swasta ini sering jadi pilihan terakhir ketika tidak lagi lulus melalui jalur PPDB online di sekolah negeri, tapi bagi saya itu juga menjadi tantangan sekolah swasta,” katanya ketika dikonfirmasi.

Sebab kata Nella, system PPDB online ini diterapkan dalam rangka untuk pemerataan siswa, sehingga tidak ada lagi kesan di masyarakat ada sekolah unggulan. Karena prinsipnya, semua sekolah itu sama. “Sebab yang ada ini karena masyarakat terlanjut berpikir bahwa SMA tertentu itu SMA terbaik, ini yang sebenarnya Pemerintah Kota Ternate perlu juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Malut, dalam hal ini kami juga berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Propinsi khusus untuk persoalan ini tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya.

Menurut dia, pihaknya mendapat laporan salah satu SMA di wilayah Ternate Selatan, dimana SMA Negeri 2 sebagai SMA penyangga untuk sekolah negeri, sementara ada beberapa SMA swasta seperti SMA Al-Irsyad kemudian SMA Nurul Hasan, tapi SMA 2 sendiri justru kuotanya sudah ditentukan melalui PPDB online yang diawasi oleh sejumlah lembaga.

“Ada kelebihan siswa yang berminat kurang lebih 100, sebenarnya kami berharap sekolah swasta itu ikut bersaing, jangan menunggu siswa setelah PPDB online ini selesai. Sekolah swasta paling tidak dari sisi pengelolaannya harus menunjukan kompetisi, dan pemerintah harus melakukan evaluasi dan edukasi ke semua mulai dari jenjang kelas III SMP, jadi meskipun SMA itu wilayah provinsi tapi harus kerjasama dengan Pemerintah Kota Ternate,” ucapnya.

Dia menyebut, kunci dari semua ini ada di pemerintah sebab penerapan PPDB online ini akan berlangsung setiap tahun, selama aturannya masih berlaku. Bagi politisi Nasdem ini, setiap siswa yang hendak masuk SMA akan sudah diketahui jumlahnya ketika mereka masih di kelas III SMP, baik sekolah swasta maupun negeri.

“Untuk sekolah swasta mereka harus menjemput bola, dengan cara mempromosikan sekolah mereka dan kompetisi ini harus dibangun. Itu yang harus dilakukan oleh SMA swasta untuk mendapatkan perhatian dari calon siswa, kemudian butuh intervensi dari pemerintah untuk merubah mindset masyarakat,” pintanya.(cim)