TERNATE– Pemkot Ternate melalui BPKAD, angkat bicara terkait dengan keterlambatan penyampaian RAPBD tahun 2023, dimana Pemkot beralasan keterlambatan ini terjadi karena pada beberapa waktu lalu system SIPD mengalami ganguan ketika OPD menginput SSH.

Kepala BPKAD Kota Ternate Abdullah H. M. Saleh mengatakan, saat ini OPD dalam tahap penginputan, meski sebagian besarnya sudah selesai. Dimana kata dia, setelah selesai penginputan nantinya TAPD melakukan verifikasi terhadap RKA yang diinput oleh OPD.

“Setelah itu nanti akan dilakukan review oleh Inspektorat, insya Allah paling lambat pada Minggu depan sudah disampaikan,” katanya, saat dikonfirmasi Fajar Malut pada Senin (31/10/2022) kemarin.

Dia memastikan, durasi waktu yang ada akan sangat cukup maksimal dilakukan pembahasan, sebab batas waktunya sampai pada 30 November 2022.

“Nanti kita bangun komunikasi dengan DPRD, sehingga waktu yang ada ini kita manfaatkan untuk pembahasan sampai pengesahan, mudah-mudahan sebelum 30 November,” ungkapnya.

Menanggapi pernyataan DPRD yang menyebutkan tata kelola keuangan di Pemkot Ternate yang amburadul kata dia, jika nantinya ada kelemahan maka akan diperbaiki.

“Kita tidak boleh alergi dengan kritikan, jika kritikan itu sifatnya membangun kita harus terima dan harus diperbaiki,” terangnya.

Menurut dia, keterlambatan penyampaian RAPBD ini disebabkan pada beberapa waktu lalu pihaknya terkendala dengan masalah teknis, dimana terjadi eror saat penginputan standar satuan harga (SSH) ke aplikasi, sehingga pihaknya menugaskan staf di BPKAD untuk belajar di Kemendagri.

“Kalau kemarin itu sudah bisa diinput SSH sudah tidak jadi masalah,” tegasnya.(cim)