TERNATE – Penyaluran bantuan ke warga untuk mengantisipasi inflasi akibat dampak kenaikan BBM, sesuai dengan PMK nomor 134 tahun 2022 lalu, sudah hampir rampung dilaksanakan oleh OPD di Pemkot Ternate.

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, dukungan Pemerintah Pusat untuk Pemda yakni peruntukan dana transfer umum (DTU) sebesar 2 persen atau senilai Rp4 milyar, sesuai dengan instruksi Presiden sebagai upaya mengatasi dampak kenaikan BBM seperti tertuang dalam PMK 134 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Untuk Pemkot Ternate sendiri kata dia, DTU ini diperuntukan pada 4 OPD, yakni Dinas PUPR yang peruntukannya untuk pengendalian lingkungan khususnya kebersihan.

“Jadi didampingi dari Kotaku, dimana ada program yang namanya  penciptaan lapangan kerja,” katanya, pada Kamis (12/1/2023).

Menurut Rizal, ada tiga item yang menjadi dasar dari implementasi pemanfaatan DTU dua persen tersebut, terutama pengendalian inflasi, kemudian bansos, dan subsidi. Dimana untuk item kegiatan subsidi sendiri kata dia, berada di Dinas Sosial  Kota Terate yang diperuntukan untuk subsidi listrik masyarakat yang tidak mampu dengan kapasitas 350 KVA.

“Kalau itu sudah jalan kerja sama dengan PLN untuk data penerima yang penyalurannya melalui Kantor Pos, namun progresnya itu menjadi kewenangan dinas tekhnis, tapi sesuai laporan progressnya hampir 100 persen,” ungkapnya.

Sementara program dibawah Dinas PUPR sendiri lanjut dia, sesuai pantauan terakhir dari Bappelitbangda, kegiatan di 25 kelurahan semuanya jalan. Dimana kegiatan fisik dengan membangun TPS tematik, yang upah kerjanya bersumber dari DTU dua persen tersebut.

“Jadi murni dua persen di Dinas PUPR itu untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Untuk bangunan fisik TPS tematik itu dibangun dari DPPK yang berasal dari Bagian Pemerintahan,” sebut mantan Kepala DTKP Kota Ternate.

Dikatakan Rizal, untuk kegiatan pasar murah yang dilaksanakan Bagian Ekonomi capaiannya sudah 100 persen, yang tersebar disetiap kecamatan, begitu juga dengan subsidi pada tukang ojek yang dikemas dalam dengan nama Om Ojek Andalan yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM, capaiannya juga hampir 100 persen selesai.

“Mekanisme penyaluran menggunakan BPRS, tadi dicek sudah jalan. Tinggal beberapa pangkalan ojek yang masih proses persiapan untuk penyaluran ke mereka, intinya dari evaluasi atau pantauan Bappelitbangda untuk pemanfaatan dua persen untuk DBH ini semuanya berjalan lancar,” jelasnya.

Dia menegaskan, kegiatan untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM ini akan terus dilakukan evaluasi, sehingga tepat sasaran. Bahkan Rizal memastikan, program ini berkelanjutan di tahun 2023. “Jadi di APBD sendiri dukungan untuk Om Ojek dan Warung Mama ada di 2023. Cuman subsidi BBM sama listrik yang tidak ada, tapi kalau operasi pasar masih ada. Kami terus berupaya untuk mendorong program yang strategis dan populis bisa kita pakai APBD,” tegasnya.(cim)