Ia mengaku, sudah berulang kali pihak KNPI mencoba berkoordinasi secara baik terkait alasan mandeknya pembangunan Morotai Mall, hanya tidak diterima oleh Kepala Bappeda dan PPK dengan berbagai alasan. 

“Sudah empat kali kami koordinasi tapi alasan sibuk terus. Kalau takut kritik berhenti jadi pejabat, karena dengan besaran anggaran Rp 24 miliar soal pembangunan Morotai Mall hingga kini belum juga tuntas, kemana 24 miliar itu. Sementara proyek itu sudah diperpanjang (Adendum) sebanyak 2 kali,” kesal Ekal. 

“Hari ini Indonesia jadi tren terkait kasus korupsi, jadi suap juga telah dimainkan oleh ketua PPK yang merupakan sekretaris Bappeda terkait dengan pembangunan Morotai Mall itu sendiri,” katanya. 

Sementara Ketua DPD KNPI M. Akbar Mangoda, juga turut menyoroti pembangunan RSUD Mudaffar Sjah yang terletak di desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya.

Pasalnya, proyek tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp 43 Miliar, tapi hingga kini belum juga tuntas dikerjakan. Padahal, batas pekerjaan proyek tersebut harusnya berakhir di Desember 2022. 

“Tidak tuntas mulai dari proses anggaran 2022 hingga masuk ke anggaran tahun 2023. Dimana ada dugaan permainan pihak ketiga dengan pemerintah dalam hal ini dinas teknis terkait dengan pembangunan rumah sakit Mudaffar Sjah,” kata Akbar dalam orasinya.