TERNATE – Hutang Pemkot Ternate tahun 2023 yang terbawa ke tahun 2024 itu mencapai 50 miliar, jumlah ini sudah termasuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada bulan Desember 2023 dan tunjangan profesi guru (TPG) pada bulan Oktober sampai Desember 2023 lalu.

Kepala BPKAD Kota Ternate Abdullah H. M. Saleh mengatakan, jumlah hutang Pemkot Ternate ditahun 2023 yang belum terbayar untuk belanja modal mencapai Rp35 miliar.

“Kalau biaya lain seperti belanja operasional masih dirinci oleh Kabid Kasda,” katanya, kemarin.

Dikatakannya, saat ini dana untuk pembayaran hutang itu tersedia untuk pembayaran hutang tahun 2023, namun berada di rekening Bank Indonesia. Bahkan, untuk melakukan pencairan dana yang bersumber dari DBH yang kini di rekening Bank Indonesia itu sudah diperintahkan Kabid Kasda berkonsultasi ke Kementrian Keuangan dan sudah kembali, konsultasi ini berkaitan dengan surat yang diminta sebagai salah satu syarat pencairan DBH tersebut

“Informasi semua dokumen yang menjadi syarat salur itu sudah diserahkan. Dan dalam waktu tidak lama nanti diproses. Kalau uangnya tersedia tapi masih di rekening BI, atau istilahnya TDF,” ungkapnya.

Dikatakannya, kesediaan dana diakhir tahun yang ada di rekening BI itu mencapai Rp 45 miliar namun sesuai dengan informasi yang diterima ada juga dana tambahan yang masuk rekening tersebut,.

Sementara jumlah hutang Pemkot Ternate pada tahun 2023 terbawa ke tahun 2024 mencapai Rp50 miliar.

“Jadi dipastikan semua hutang bisa terbayarkan. Kalau estimasi total hutang Pemkot totalnya Rp50 miliar lebih, jumlah ini sudah termasuk dengan dengan TPP dan TPG. Namun tidak menjadi masalah karena anggarannya tersedia,” jelasnya.

Mekanisme pencairannya kata dia, saat ini pihaknya masih mencatat sebagai hutang terbawa di tahun 2023 tersebut ke dalam hutang, kemudian selanjutnya diinput dalam aplikasi SIPD-RI.

“Hanya saja saya sudah tanyakan kepada Kepala Bidang Angggaran dan staf yang ke Kemendagri terkait dengan pergeseran pembayaran hutang. Cuma mungkin secara teknis ada kendala, jadi sudah dicari solusi kalau kendala menggunakan SIPD-RI berarti di backup dengan aplikasi yang lain. Karena, gaji saja kita belum pakai aplikasi SIPD-RI, Jadi Kita pakai SIMDA ping, transisi aplikasi ini buat kita kesulitan,” terangnya. 

Meski begitu dia memastikan, semua hutang termasuk ke pihak ketiga akan segera dibayar. “Semua hutang ke pihak ke tiga akan dibayarkan. Dan itu sudah disampaikan ke Sekda, sebab anggaran kita cukup tersedia cuma masalah kendala teknis,” tutupnya.*
Pewarta : Hasim Ilyas