TERNATE – Hutang Pemkot Ternate tahun 2023 akibat tidak bisa terbayar sejumlah kegiatan sebesar Rp67.469.799.341 dan tersebar di 28 OPD dalam lingkup Pemkot Ternate, jumlah hutang ini terungkap saat rapat Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa (23/1/2024) diruang rapat eksekutif DPRD Kota Ternate.

Ketua TAPD yang juga Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, rapat dengan Banggar tersebut untuk membahas hutang tahun 2023 yang siap dibayarkan pada tahun 2024. Dimana dalam rapat itu kata dia, Banggar hanya memastikan kesiapan aplikasi dan ketersediaan anggaran.

Menurut dia,  berkaitan dengan aplikasi sendiri Pemkot Ternate telah berkoordinasi dengan Pusdatin Kemendagri, dan dijadwalkan pada Rabu (hari ini) Kemendagri sudah membuka akses untuk dilakukan penginputan daftar hutang tahun 2023, dia mengklaim  Pemkot siap menggunakan aplikasi tersebut, karena yang belum diinput hanya hutangnya berbeda dengan program dan kegiatan yang telah terinput dalam aplikasi.

Untuk memastikan kesiapan OPD lanjut mantan Kepala Bappelitbangda ini, pasca rapat dengan Banggar, TAPD lanjut melakukan rapat internal yang nantinya meminta OPD yang ada hutangnya untuk persiapan dilakukan penginputan ke dalam aplikasi yang dijadwalkan pada Rabu (24/1/2024) hari ini.

“Kalau jumlah hutang 67 miliar lebih di tahun 2023 yang terbawa ke tahun 2024, yang terpenting uangnya semua ada dan siap dibayarkan, tinggal menunggu instrument daftar hutang ini dipindahkan ke dalam aplikasi,” ungkapnya.

Rizal menyebutkan, untuk jumlah hutang tersebut tersebar di 24 OPD di Pemkot Ternate, sementara kegiatan luncuran yang tersebar di 3 OPD yakni Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Dinas PUPR.

“Sebagai ketua TAPD kami akan mengawal ini agar proses pembayaran hutang ini dapat dipercepat,” terangnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy mengatakan, hutang Pemkot Ternate itu berasal dari belanja modal dan operasional kegiatan totalnya mencapai 67 miliar lebih. “Untuk pembayarannya kita minta prioritaskan untuk TPP dan TPG, kemudian pihak ketiga yang SPM dan SP2D sudah diterbitkan, sisanya disesuaikan pembayaran jika masih ada kelebihan dari dana DBH yang di TDF ke Bank Indonesia kemudian transfer lain yang dimungkinkan dilakukan pembayaran hutang,” katanya.

Dia menjelaskan, total DBH dan transfer lain yang disampaikan TAPD saat rapat itu sebesar Rp67 miliar lebih. “Jadi kalau terbayar semua hutangnya tersisa tinggal 200 juta lebih,” tandasnya.*
Editor : Hasim Ilyas