TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam pengurangan resiko bencana telah menyiapkan lima rencana aksi. Kelima rencana aksi ini dituangkan dalam dokumen rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026.

“Terdiri dari efektivitas pencegahan banjir, efektivitas mitigasi bencana gempa bumi, efektivitas mitigasi bencana letusan gunung api, efektivitas pencegahan bencana gelombang ekstrim dan abrasi serta efektivitas mitigasi bencana tanah longsor,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut,  Muhammad Sarmin dalam paparannya pada kegiatan Lokakarya Pengakhiran Program Destana Wilayah 3 yang berlangsung di Sahid Hotel Ternate, Selasa (09/07/2024) siang.

Maluku Utara sendiri, kata Sarmin, dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Urusan Kebencanaan untuk dua tahun mendatang pada 2025-2026, sebagaimana rancangan RPD-nya, telah memasukkan dalam salah satu tujuan pembangunan.

“Terdapat pada tujuan 2, yakni mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta pada sasaran 5 yakni terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim,” jelas Sarmin.

Sementara dalam program penanggulangan bencana yang direncanakan dengan indikator program yakni cakupan implementasi penanggulangan bencana, anggarannya dirancang senilai Rp.17,2 miliar untuk dua tahun anggaran dengan rincian Rp.8,5 miliar di tahun 2025 dan Rp.8,8 miliar di tahun 2026.

“Untuk target awalnya diharapkan sebesar 90,31 persen. Sedangkan target akhirnya sebesar 100 persen baik di tahun 2025 maupun 2026,” sebutnya.

Terkait dengan target pelaksanaan Desa Tangguh Bencana (Destana). Sarmin mengungkapkan,  telah dilaksanakan pada enam desa di empat kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai. Yakni Desa Pangeo dan Sopi (Kecamatan Morotai Jaya), Juanga (Morotai Selatan), Ngele Ngele Besar (Morotai Selatan Barat) serta Mira dan Sangowo (Morotai Timur).

“Rata-rata memiliki indeks sebesar 36-50 dimana tingkat ketangguhan keenam desa saat ini adalah tangguh pratama dengan jumlah tim relawan rata-rata sebesar 30 orang per desa,” ungkapnya.

Berikut Rencana Aksi Pengurangan Bencana yang bakal dilakukan Pemprov Malut :
1. Efektivitas Pencegahan Banjir:
– Penyusunan dan legalisasi dokumen rencana kontinjensi;
– Penghentian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan melalui rehabilitasi hutan;
– Pelayanan informasi rawan bencana banjir; dan
– Upaya pengendalian banjir.

2. Efektivitas Mitigasi Bencana Gempa Bumi:
– Sosialisasi, gladi dan simulasi kebencanaan;
– Pendataan penyediaan dan rehabilitasi korban bencana atau relokasi; dan
– Pembangunan zona peredam gelombang pasang.

3. Efektivitas Mitigasi Bencana Letusan Gunung Api:
– Penyusunan dan legalisasi dokumen rencana kontinjensi; dan
– Pelayanan informasi rawan bencana.

4. Efektivitas Pencegahan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi:
– Penyusunan dan legalisasi dokumen rencana kontinjensi;
– Rehabilitasi ekosistem pesisir Pantai dan laut; dan
– Pembangunan zona peredam gelombang pasang.

5. Efektivitas Mitigasi Bencana Tanah Longsor:
– Penghijauan wilayah rawan longsor;
– Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
– Penyusunan dan legalisasi dokumen rencana kontijensi;
– Pencegahan dan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
– Pelaksanaan perlindungan hutan lindung dan hutan produksi; dan
– Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kab/kota.*
Editor : Hasim Ilyas