Lebih lanjut Samsudin memaparkan, sesuai dengan data yang diterima oleh Kpu Provinsi Maluku Utara  secara umum seluruh logistik pilkada telah tersalurkan dan diterima oleh masing-masing Kpu Provinsi maupun Kpu kabupaten/kota. selanjutnya telah dilakukan proses pengecekan, penyortiran, pengepakan dan ditampung pada gudang logistik masing-masing. Meneruskan data yang bersumber dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara  terdapat 41 laporan pengaduan pelanggaran Netralitas Asn, 83 orang terlapor, 4 orang diberikan sanksi dan 78 orang dalam proses penanganan.

Dengan strategi Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi penambahan pelanggaran Netralitas Asn yang ada, maka akan dilakukan sosialisasi bersama sentra Gakkumdu guna meningkatkan pemahaman asn terhadap  status dan kedudukannya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus profesional, berintegritas serta tidak memihak pada paslon tertentu. Pihaknya juga menyebutkan terdapat beberapa hambatan dan  kendala yang sedang dihadapi dan dapat dijadikan sebagai perhatian bersama.

“Pada pendistribusian logistik terjadi hambatan dan kendala diantaranya, aksesibilitas yang terbatas dimiliki oleh wilayah terluar dan terpencil, potensi letusan gunung di beberapa daerah, kondisi cuaca dan gelombang laut yang kadang tidak bersahabat dapat menghambat jalur distribusi, biaya transportasi yang relatif mahal dan tinggi, jaringan internet, telekomunikasi serta listrik yang belum terakses di sejumlah wilayah terpencil yang menjadi hambatan dalam pengiriman informasi hasil pemungutan suara ke KPU,” tutur Samsuddin.

Dikesempatan yang sama  Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo  dalam laporan kesiapan penyelenggaraan pilkada di Kota Tidore Kepulauan tahun 2024 diawali dengan pelaporan  situasi politik pada pelaksanaan tahapan kampanye seperti potensi polarisasi, politik identitas, money politik dan potensi mengganggu ketertiban umum maupun masyarakat, hingga saat ini masih belum terjadi.