“Langkah ini untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat Morotai yang terhambat berobat hanya karena belum memiliki BPJS. Cukup membawa KTP, semua bisa dilayani,” ujar Iwan dalam rilisnya, Selasa (7/10/2025).

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa meskipun saat ini Pemerintah Daerah masih menanggung beban hutang dari pemerintahan sebelumnya di sektor kesehatan, Bupati tetap berkomitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan obat-obatan di wilayah tersebut.

“Kondisi keuangan memang tidak mudah, karena masih ada beban yang harus diselesaikan dari pemerintahan sebelumnya. Namun saat ini semua Puskesmas dan RSUD telah terpenuhi kebutuhan obat-obatnya, sehingga pelayanan kesehatan bisa berjalan normal,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapat jaminan pembiayaan rujukan apabila fasilitas di RSUD Morotai belum memadai.

“Kalau ada pasien yang harus dirujuk ke RS luar daerah, pemerintah tetap membantu pembiayaan bagi warga yang benar-benar tidak mampu. Prinsipnya, tidak boleh ada warga Morotai yang tidak tertangani karena persoalan biaya,” tegas Iwan.

Dengan program UHC Prioritas ini, bagi Iwan, Pemkab Pulau Morotai menunjukan komitmen kuat untuk menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif, cepat, dan tanpa diskriminasi sebagai bagian dari visi mewujudkan Morotai unggul, adil, dan sejahtera. (fay)