TERNATE – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD menggelar rapat evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026, setelah dievaluasi Pemerintah Provinsi, rapat ini dilakukan gedung DPRD Kota Ternate, pada Senin (29/12/2025).

Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, dari hasil evaluasi APBD 2026 oleh Pemprov terdapat 18-20 poin. Dan telah dipelajari dan itu masih secara normatif dan Pemkot juga sudah menindaklanjuti.

“Kita sudah sampaikan atau presentasi ke Banggar DPRD dalam rapat tadi. Dan poin yang ditegaskan Pemprov adalah berkaitan dengan Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan. Sehingga Pemkot Ternate diminta membuat skema pelunasan sisa utang Rp.17 miliar sejak 2023-205,” katanya, usai rapat.

Menurut Ketua TAPD, saat ini Pemerintah Kota diperhadapkan dua hal, yakni pelunasan hutang UHC dan penganggaran UHC di tahun 2026. Sehingga, dengan adanya DBH Rp.10 miliar yang sudah disalurkan ke Pemkot Ternate akan membantu Pemkot untuk membayar hutang UHC.

“Jadi sudah ada skema Pemkot untuk membayar hutang DBH, maka dari DBH Rp.10 miliar itu akan kita bayar hutang UHC, ditambah dengan Rp.5 miliar yang sudah masuk di tahun anggaran 2026. Dan ada penambahan Rp.10 miliar untuk menopang UHC di tahun berjalan 2026,” ungkapnya.

Kata Rizal, hutang UHC bisa terselesaikan, pemenuhan BPJS Kesehatan bagi warga yang berobat di Rumah Sakit, klinik dan lainnya bisa berjalan normal di tahun 2026.
Ini telah menjadi sebuah komitmen pemerintah kota Ternate terhadap program UHC. Dan ini juga menjadi catatan evaluasi APBD Tahun Anggaran 2026 yang dibawa ke Provinsi, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), hingga penjabaran APBD.

Lanjutnya, pada Selasa 30 Desember besok, Temkot Ternate akan melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan Malut, langkah ini untuk memastikan sebelum penandatanganan kerjasama program UHC di tahun 2026 mendatang.

“Rapat atau pertemuan itu akan menjadi ruang opsi-opsi penyelesaian utang UCH dan menganggarkan program UHC 2026 ini bisa atau tidak. Tapi, kita pikir ada dispensasi lah kepada Pemkot Ternate,”jelasnya.

Rizal juga menambahkan, akan dilakukan evaluasi data penerima BPJS Kesehatan, karena ada yang sudah meninggal, ada yang sudah keluar kerja di perusahaan dan lain-lain.

“Sehingga di tahun 2026 program UHC berjalan dengan data yang valid. Dan soal data besok kita akan klirkan dengan pihak BPJS Kesehatan,”tegasnya.*
Editor : Hasim Ilyas