SOFIFI – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Utara mulai menggulirkan wacana strategis jelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2029. PKB mendorong adanya penambahan daerah pemilihan (dapil) DPRD Provinsi Maluku Utara dari lima menjadi enam dapil.

Usulan ini bukan tanpa dasar. PKB menilai, dinamika geografis, ketimpangan politik, hingga pertumbuhan penduduk di sejumlah wilayah menjadi alasan kuat untuk melakukan penataan ulang dapil.

Ketua DPW PKB Malut, Jasri Usman mengatakan, salah satu persoalan yang kerap muncul adalah ketimpangan peluang politik antarwilayah. “Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah keluhan masyarakat. Misalnya, warga Ternate relatif mudah mendulang suara di Halmahera Barat, sementara sebaliknya masyarakat Halbar kesulitan meraih suara di Ternate,” ungkap Jasri.

Atas dasar itu, PKB mengusulkan agar dapil yang selama ini menggabungkan Ternate dan Halmahera Barat dipisahkan. Dalam skema baru, Kota Ternate akan berdiri sebagai dapil tersendiri.

Sementara itu, Halmahera Barat direncanakan digabung dengan Halmahera Timur menjadi satu dapil baru. Menurut PKB, penggabungan ini lebih rasional dari sisi geografis karena kedua wilayah dinilai memiliki keterhubungan yang lebih kuat.