“APH harus turun dan membongkar, apakah benar terdapat indikasi kerugian negara atau tidak. Jangan dilihat dari sisi BPK yang melakukan audit. Sekarang kalau BPK melakukan audit, permintaannya dari siapa, dan hasilnya mau dibawa ke mana,” ucapnya.

Bahtiar menambahkan, untuk mengetahui arahnya lebih jelas dan langkah konkretnya seperti apa maka perlu ada tindak lanjut atau peran dari pihak APH, karena kalau hanya dilaporkan ke BPK maka masalah ini lama kelamaan akan mati.

“Saya kira pihak APH, baik itu Kejaksaan maupun Kepolisian sudah harus merespons masalah ini untuk dilakukan proses penyelidikan lebih jauh bahwa ada indikasi kuat terjadi penyimpangan keuangan daerah di internal DPRD Kota Ternate,” pungkasnya.(cr-02)