JAILOLO – Ketua Komisi I Joko Ahadi, mengemukakan, di tahun 2023 mendatang, DPRD Kabupaten Halmahera Barat tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) alias hilang. Hal ini disebabkan karena penyerapan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rendah.

“OPD terkesan hanya kegiatan rutin, sementara kegiatan yang menyentuh kepentingan umum sangat kecil. Ini penyebab transfer DID di tahun depan hilang,” kata Joko,

Anggota DPRD dari Partai Golkar ini menjelaskan, indikator DID adalah prestasi daerah. Namun karena administrasi keuangan dan penyerapan anggaran semrawut mengakibatkan Halbar tidak mendapatkan DID di tahun 2023.

Tidak ada transfer DID  ini merupakan sebuah bencana untuk pemerintahan James Uang dan Djufri Muhammad. Bahkan, kata Joko, berpotensi setiap tahun membuat hutang semakin bertambah. “Saya minta Bupati harus evaluasi seluruh OPD agar target penyerapan anggaran yang menyentuh kepentingan umum itu diutamakan karena semua ini akibat dari penyerapan anggaran rendah dan” tandasnya, belum lama ini

Selain itu, ia meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah jeli dan selektif betul ketika permintaan SPM yang terlalu vulgar untuk kepentingan OPD masuk. “Ini harus ditahan dulu untuk melihat kepentingan umum. Karena APBD ini hakikatnya menyentuh kepentingan umum,” ketusnya

Berdasarkan pengalamannya dengan mitra kerjanya,  tambah Joko, hal itu yang kurang berjalan. Padahal, itu yang perlu diperhatikan. (ais)