TERNATE – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur Malut tahun 2019, dinilai banyak persoalan oleh DPW Nasdem Propinsi Malut, karena realisasi kegiatan tidak sesuai dengan anggaran yang termuat di LKPJ.

Sekretaris OKK DPW Partai NasDem Malut Muhlis Ibrahim mengatakan, setelah pihaknya membaca dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, ada begitu banyak persoalan pada beberapa instansi/dinas terkait dengan laporan ini. “Permasalahnya adalah, ketidak sesuaian laporan realisasi kegiatan / pekerjaan dengan realisasi angaran pada kegiatan,” katanya, Senin (8/6).

Dia menyebutkan, hal ini seperti yang terjadi di Dinas Pertanian, dimana total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 30.799.078.000, dalam laporan anggaran yang telah terealisasi Rp. 29.254.371.729. Sementara pada lampiran uraian realisasi kegiatan hanya Rp. 23.438.264.327. “Persoalan ini tentu publik wajib menaruh kecurigaan bahwa ada anggaran sebasar Rp.5.816.107.402, yang berpotensi disalahgunakan,” tegasnya.

Muhlis menyampaikan, ketidak sesuaian realisasi pekerjaan/kegiatan dan realisasi anggaran yang termuat dalam LKPJ perlu disoroti dengan seriusi oleh semua stakeholder khususnya lembaga dan organisasi anti korupsi. Bahkan dia juga mendesak agar Ketua DPW dan Sekretaris Nasdem menyeriusi masalah ini.” saya sebagai anggota Partai Nasdem, mendesak kepada Ketua Wilayah bapak Ishak Naser dan Sekertaris Wilayah bapak Helmy Umar Muchsin untuk memanggil fraksi Nasdem guna membahas dan menyeriusi persoalan uang rakyat yang tidak jelas dalam LKPJ ini,” tegasnya.(cim)