DARUBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai sangat menyesalkan banyaknya masalah yang menumpuk di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai. 

Mulai dari hutang obat di RSUD Ir Soekarno, habisnya tinta printer komputer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mandeknya air PDAM di sejumlah desa, hingga tertundanya pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) miik ASN. 

Wakil Ketua I DPRD Pulau Morotai, Judi R Dadana, kepada wartawan mengatakan, permasalah tersebut seharusnya bisa diselesaikan dalam APBD-Perubahan 2023. 

Olehnya itu, pihaknya akan mengundang Pj Bupati dan Plt Sekda untuk membicarakan problem tersebut. 

“Hutang obat RSUD Ir Soekarno di Kimia Farma itu kurang lebih Rp 3-6 Miliar. Jadi RSUD disana sementara kekurangan obat, dan itu saya juga rasakan sendiri ketika berobat di sana. Masalahnya Pemda belum bayar hutang (Kimia Farma) makanya dong belum kasih obat,” ungkap Judi.