SOFIFI – DPRD Maluku Utara (Malut) menjadi garang setelah mendengar pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Malut, Armin Zakaria, yang melontarkan pernyataan masyarakat masih cuek terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Anggota Komisi I Deprov Malut, Sahril Taher yang kesal kemudian menginterupsi jalannya rapat paripurna penyerahan LHP-LKPD oleh BPK di ruang sidang DPRD Malut rabu (17/06). Ia meluapkan kekesalannya di hadapan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba. 

Sahril di hadapan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menuntut agar Kadishub meminta maaf kepada rakyat Malut.

Informasi yang dihimpun Fajar Malut menyebutkan, Kadishub, Armin Zakaria sebelumnya pernah melontarkan pernyataan mengenai protokol kesehatan yang didalamnya terdapat ungkapan masyarakat masih tidak disiplin dan cuek dengan imbauan Pemprov Malut.

Sahril menegaskan, mestinya di situasi pandemi, harus bersatu padu dalam memerangi wabah virus corona, tak boleh berburuk sangka dan saling menyalahkan. “Kami DPRD merasa terusik, terganggu dan kecewa dengan statemen Armin Zakaria, Kadishub Malut sekaligus koordinator bidang pencegahan covid -19,” ungkap lagi.

kata dia jika menyalahkan rakyat, maka menyalahkan DPRD. Karena itu, ia meminta kepada Gubernur agar menyampaikan kepada seluruh kepala dinas bahwa mereka adalah abdi negara. 

“Aparatur Sipil Negara (ASN) kerjanya, dan tugasnya mengurusi rakyat, digaji untuk mengurusi rakyat bukan di gaji untuk berkomentar, berbeda kalau gubernur dengan DPRD yang dipilih oleh rakyat dan bisa berkomentar atas hak-hak dan kebijakan untuk rakyat, sekali lagi kami minta yang bersangkutan ditindak tegas,” ucapnya.

Jika Kadishub tidak meminta maaf kepada rakyat Malut, maka jangan sekali-kali ia datang ke kantor DPRD. “Selama ini DPRD diam meskipun banyak kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dalam hal penanganan pencegahan penyebaran covid -19. Kenapa, karena DPRD mengetahui rakyat dalam kesulitan, kita tidak lagi saling menyalahkan,” tegasnya. (nas)