TERNATE – Pada tahun sebelumnya prestasi Pemkot Ternate dibidang keuangan patut diacungi jempol, karena dalam beberapa tahun terakhir mampu mempertahankan predikat opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK. Namun tahun ini nampaknya sangat sulit untuk mempertahankan itu, buktinya sampai kini LHP BPK atas pemeriksaan LKPD tahun 2019 belum juga diserahkan, sementara daerah lain telah diserahkan.

Dari informasi yang dihimpun menyebutkan, ada sejumlah temuan di SKPD yang mengancam Pemkot Ternate tidak meraih opini WTP. 

“Ada beberapa kegiatan termasuk perjalanan dinas dan retribusi triwulan terakhir yang ada temuan,” kata seorang pimpinan SKPD di lingkup Pemkot Ternate yang enggan namanya di korankan.

Selain itu, pada Rabu (24/6) Walikota Ternate Burhan Abdurahman bersama dengan sejumlah daerah lain di Malut termasuk pejabat Pemprov Malut diundang oleh BPK untuk rapat terkait dengan pemantauan dan pembahasan tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK sampai semester I tahun 2020.

Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman usai pertemuan mengatakan, rapat yang dilakukan dengan BPK itu berkaitan dengan pemantauan dan tindaklanjuti temuan BPK beberapa tahun ke belakang, bahkan dalam rapat itu BPK mempresentasikan daerah yang ada temuannya, dimana Kota Tikep tertinggi disusul Halut dan Kota Ternate, mereka diminta untuk menyelesaikannya paling kurang 85 persen.

Untuk Kota Ternate, kata dia, temuannya sejak Kota Ternate baru dibentuk yang belum ditindaklanjuti. Termasuk temuan pihak ketiga, aset dan yang lainnya. BPK kata dia, akan membentuk forum komunitas tindaklanjut, sehingga ada temuan dan orangnya meninggal, atau perusahaannya sudah tutup akan dilakukan pendekatan, sehingga ada prosedur yang bisa dilakukan untuk penyelesaian. 

“Apakah itu ditunda, dihapus atau diteruskan ke ahli waris tergantung kasus,” terang dia. Teknis penyelesaiannya menurut dia, nanti Inspektorat dan Sekda yang akan membahasnya, karena ada temuan sejak tahun 2000. 

“Tadi saya lihat presentasi itu Tidore tinggi sekitar 93 persen, Halut 72 persen terus Kota Ternate 71 persen, kalau yang lain itu 60 bahkan 50 persen,” jelasnya. Sementara untuk LHP BPK menurut dia, pihaknya masih menunggu jadwal penyerahan dari BPK Malut. (cim)