SOFIFI – Gugus Tugas (Gugas) Covid-19 Nasional kembali menyalurkan bantuan 1 unit alat  Polymerase Chain Reaction (PCR). Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kesehatan (Menkes) RI Terawan Agus Putranto kepada Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba dan disaksikan oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy, Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, Perwakilan anggota Komisi VIII dan IX DPR RI saat konferensi pers usai rapat koordinasi di Grand Sahid Hotel, Senin (6/7) kemarin.

Tambahan alat PCR itu menambah jumlah alat PCR di RSUD Chasan Boesoerie menjadi 2 unit. Namun alat sebelumnya yang didatangkan sudah hampir sebulan lalu, justru belum dapat difungsikan karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama yang melakukan pengoperasian PCR tersebut.

Menkes, dr. Terawan Agus Putranto mengaku, dalam kunjungan ke Malut untuk melihat kondisi lapangan, namun ternyata alat PCR yang tersedia belum bisa dioperasikan, karena masih membutuhkan tenaga yang terlatih.

Menkes mengungkapkan, tinggal Pemerintah memilih mau melatih tenaga medis yang ada di Malut atau mau didatangkan relawan.” Persyaratan penggunaan PCR ini memang cukup ketat, hal ini agar penggunaan laboratorium tidak menjadi episentrum penularan baru. Sebab pada saat pengambilan swab itulah virus tersebut bisa tertular,” katanya.

Terpisah, juru bicara Gugas Covid-19 Malut, dr. Alwia Assagaf saat dikonfirmasi mengaku, belum ada kepastian PCR bisa difungsikan. Meski sudah ada kunjungan Menkes, kemudian ada juga dari tim Litbangkes yang bertemu langsung dengan Kepala Laboratorium untuk membicarakan, apakah pelatihan pengoperasian alat PCR dilakukan melalui video conference (vicon), karena alat PCR ini tidak terlalu besar, sehingga bisa diajarkan melalui vicon, tidak perlu dilatih secara khusus. Namun belum diketahui kapan alat PCR akan difungsikan.” Tadi cuman ketemu, mudah – mudahan bisa secepatnya, jadi belum tahu kepastian difungsikan,” singkat Alwia.

Sementara itu, Koordinator bidang Akuntabilitas Ahmad Purbaya menyampaikan, Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tahap dua belum disahkan, tetapi rencana yang diajukan untuk pembelian PCR dua buah yakni satu buah untuk RSUD Chasan Boesoirie Ternate dan satu buah lagi untuk dinas kesehatan, tetapi jika ada Kabupaten/kota mengusulkan membutuhkan digeser ke kabupaten/kota.

Dikatakan, satu PCR bersama reagen untuk 400 sampel diusulkan Rp 2,6 miliar. Itu reagenya alat, jadi totalnya hampir Rp 5 miliar. Meski begitu, dibidang akuntabilitas masih melihat harganya, apabila ada harga yang lebih murah diambil, maka ia bersama Kaban Keuangan akan melihat kewajaran harganya disusun untuk PCR. “Kita lagi panggil PPK-nya, tapi sudah ready kalau 500 sampel seperti PCR bantuan pusat itu  harganya Rp 15 miliar, jadi kalau ini murah kapasitasnya 200 tapi belum menguji, paling lambat hari Rabu selesai RKB tahap dua,” jelasnya.

Ahmad Purbaya menjelaskan, RKB tahap dua ini yang paling besar anggarannya ada di bidang penanganan yakni sekitar 60 persen lebih, karena anggaran saat ini tinggal Rp 108 miliar, maka 60 persen lebih di penanganan dan sekretariat honor dan sewa hotel Grand Sahid tahap dua ada 3 bulan atau sekitar Rp 7 miliar yang diusulkan. “Dan itu sudah murah karena satu kamar dihitung 450,000 kalau tidak sekitar 600.000 sampai 700.000,” jelasnya.

Meski begitu, ia menyatakan, RKB itu masih bisa berubah setiap hari, namun RKB tahap satu sudah selesai per 29 Mei. Sehingga untuk menghitung realisasi, badan keuangan menyurat ke seluruh pimpinan koordinator gugus tugas Provinsi.

“Karena RKB tahap satu berakhir 29 Mei, maka penggunaan anggaran sudah terakomodir pada RKB tahap dua walaupun pembahasan masih jalan. Tapi kalau kontrak yang penting ada kepastian kontraknya seperti Dafam ini nanti pembayarannya setelah disahkan RKB tahap dua, jadi RKB tahap dua 29 Mei hingga 29 Agustus, jadi bukan seperti DPA, kalau DPA darurat kan tidak boleh mendahului, tapi ini darurat kan bisa yang penting nanti terakomodir di RKB tahap dua. Yang bahaya ketika dia tidak terakomodir,” ungkapnya. (nas).