DARUBA – Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Pulau Morotai, Irfan Hi Abdulrahman mempertanyakan program Satgas Cipta Lapangan Kerja (SCLK) soal pengadaan 200 unit Becak Motor (Bentor) bagi warga yang belum memiliki Bentor.

Sebelumnya SCLK memberikan kesempatan kepada sopir belum memiliki Bentor untuk diberikan bantuan tanpa uang muka, hanya saja wajib setoran Rp 25 ribu perhari. “Pemda  Morotai  sudah jadi dealer dan Bupati  masa kelola pemerintahan model ini, apa mau kita sebut SCLK sebagai  rentenir Pemda Morotai, masa  kelola kredit sendiri apa tidak ada lembaga resmi seperti bank yang dapat dikerjasamakan,” kata Irfan Hi Abdulrahman  kepada wartawan, Selasa (4/8).

Menurutnya,  tanpa kehadiran  pemerintah pun Bentor tetap bisa dibeli oleh masyarakat atau pengusaha. Tugas pemerintah daerah adalah menstabilkan tarif dan memperbaiki ekonomi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan pengendara Bentor. “Yang harus diurus  oleh Bupati itu adalah 164 sarjana  lulusan Unipas tahun 2019 dan 269 sarjana  lulusan tahun 2020 ditambah lagi  lulusan perguruan tinggi lain. Yang orang Morotai butuh itu tenaga kerja yang selevel dengan pendidikan mereka,”cetus Irfan Hi Abdulrahman   yang kini  menjabat  Warek II Unipas Morotai.

Ia menambahkan jika Pemda Morotai mau kredit Bentor, buat dulu payung hukum Bentor jangan langsung buka kredit. Apa kredit Bentor ini ada motif lain, misalnya ada hubungan dengan minimnya kunjungan warga ke  pasar baru Gotalamo, sehingga begitu  orang mengambil kredit melalu Pemkab Morotai dia terikat oleh tarif yang dapat ditentukan berapapun oleh Pemkab Morotai dan  bersangkutan wajib melaksanakan atau ini bagian dari strategi cipta kerja untuk menunaikan janji politiknya,” pungkasnya. (fay)